Soal Laporan LSM ---
Pemkab Jelaskan Permasalahan 

Gianyar (Bali Post) -
Gebrakan dua LSM Gianyar, Bali Lestari dan Garansi, ke Kejati, Kejakgung serta KPK, untuk melaporkan kasus korupsi di Gianyar, antara lain masalah dana purnabakti, kasus LC barat GOR Gianyar dan penyimpangan bantuan subak serta bantuan mebel SD ditanggapi oleh Jubir Pemkab Gianyar Wayan Artana, S.H. Selasa (25/9) kemarin. Artana yang juga Kadis Infokom Pemkab Gianyar menjelaskan serta meluruskan permasalahan tersebut.

Dari empat poin yang dilaporkan kedua LSM tersebut, hanya tiga poin yang mendapatkan penjelasan. Mengingat masalah dana purnabakti tersebut kasusnya sudah dalam proses hukum. Sementara untuk kasus tanah LC, di mana dalam anggaran perubahan tahun 2004 yang disebutkan sebesar Rp 475.628.000, adalah tidak benar. Sesuai dengan dokumen satuan kerja tahun 2004 telah tercantum dengan jelas sebanyak Rp 455.142.000. ''Dari jumlah tersebut, dikatakan Rp 219.267.300 dipergunakan untuk melakukan ganti rugi terhadap tanah LC. Sedangkan sisanya Rp 225.969.300 digunakan untuk biaya persiapan termasuk biaya administrasi, biaya rapat/sidang, konsumsi, honor tim, termasuk sertifikat tanah tersebut,'' jelasnya.

Sedangkan berkenaan dengan bantuan dana subak yang dinyatakan menyimpang, Artana mengatakan bahwa bantuan dana subak tersebut adalah kewenangan Propinsi Bali. Pengajuan dilakukan masyarakat melalui kecamatan kemudian dilanjutkan ke propinsi. ''Setelah ditetapkan Gubernur, masing-masing pekaseh mengajukan proposal dan dilakukan pencairan secara serentak di Besakih,'' katanya.

Masalah dana mebel SD, Artana menjelaskan bahwa dana tersebut dikelola secara swakelola. Hal tersebut diserahkan langsung kepada pihak sekolah.

Sementara adanya tudingan dari dua LSM juga ditanggapi oleh Ketua Tim Sukses A.A.G. Agung Bharata, S.H., I Nyoman Parta. Menurutnya, apa yang ditudingkan terhadap Bupati Agung Bharata semata-mata hanya untuk menjatuhkan Bharata. Hal ini tidak dipungkiri erat kaitannya dengan proses pilkada.

Dengan isu yang disampaikan tersebut, Parta mengatakan bahwa pihaknya tidak merasa risau. Masyarakat sudah jeli dan bisa menilai sendiri, bahkan hal tersebut tidak disertai dengan data yang akurat. Pendidikan demokrasi dalam pilkada hendaknya dilakukan dengan cerdas. Tidak dengan melakukan black campaign. (dar)