Anggaran Bencana untuk Proyek---
Potensial Muncul ''Double Budgeting'' 

Denpasar (Bali Post) -
Pengalihan anggaran bencana alam untuk proyek jalan dan infrastruktur lainnya oleh sejumlah kabupaten sangat potensial memunculkan penyelewengan karena bisa terjadi double budgeting. Sebab proyek jalan sebenarnya sudah tercantum dalam Perda APBD. Pengamat hukum yang juga Rektor Universitas Ngurah Rai Tjok. Atmaja, S.H. mengatakan hal itu Selasa (25/9) kemarin saat diminta komentarnya.

Mestinya, tambah Tjok. Atmaja anggaran digunakan sesuai rencana yang sudah ditetapkan. Kalau sekarang anggaran itu dialihkan tentu nantinya bisa membawa masalah baru baik sisi aturan maupun kepentingannya. ''Bagaimana bila mendadak terjadi bencana alam sementara uangnya sudah habis untuk proyek lain-lain,'' tanyanya.

Karena itu dia minta jangan main-main dalam pengelolaan anggaran apalagi itu untuk kepentingan rakyat. Tjok. Atmaja mengingatkan Bali ini termasuk rawan dengan bencana. Sebaiknya anggaran yang sudah dialokasikan untuk itu betul-betul disiapkan dan jangan diutak-atik untuk kepentingan lain yang sebenarnya sudah ada anggarannya. Dengan demikian dana bencana alam itu saat diperlukan bisa segera disalurkan.

Terhadap anggaran yang telanjur digunakan untuk proyek jalan, Atmaja mengatakan terlepas dari itu menyimpang atau menyeleweng apa yang dikerjakan harus transparan, berapa dana yang dihabiskan dan untuk apa saja. Ia khawatir anggaran bencana alam bantuan pusat yang dialihkan untuk proyek jalan bisa memunculkan peluang penyimpangan sebab biasanya proyek-proyek jalan sudah ada dalam APBD.

Dalam sebuah pertemuan belum lama ini di kantor Gubernur terungkap Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia yang rawan bencana alam. Melihat kondisi itu, untuk Bali bahkan akan dibentuk semacam badan khusus yang nantinya ditugasi menangani masalah bencana. ''Bencana dianggap serius dan sewaktu-waktu terjadi karena itu perlu antisipasi dini,'' jelas Kepala Kerbanglinmas Bali Sihombong dalam pertemuan itu. (031)