Junta Militer Myanmar Terusik--
Kerahkan Tentara dan Polisi untuk Hadapi Biksu

Myanmar -
Pemerintah junta militer yang semula tidak menghiraukan unjuk rasa kaum biksu, nampaknya mulai ketar-ketir. Melihat perkembangan unjuk rasa damai makin membesar dan kini mendapat perhatian dunia internasional, pemerintah junta meminta agar kaum biksu berhenti menggelar aksi tersebut dan tidak turut campur dalam urusan politik. Namun, bukannya mengindahkan imbauan tersebut, Selasa (25/9) kemarin tiga puluhan ribu biksu memimpin protes terbesar di Myanmar dalam kurun waktu dua dekade terakhir di dua kota besar.

Merasa tidak dihiraukan, kemudian junta militer Myanmar mengerahkan ratusan tentara dan polisi antihuru-hara di kota terbesar Yangon, Selasa kemarin setelah biksu tak mengindahkan peringatan pembubaran paksa unjuk rasa yang diikuti 100.000 orang.

Sebelas truk militer masing-masing dimuati 20 tentara dan polisi antihuru-hara dikerahkan di sekitar bundaran kota Yangon, beberapa jam setelah 30.000 biksu dan 70.000 pendukungnya berkumpul dalam aksi protes terbesar dalam dua dekade terakhir. Petugas keamanan ini tetap berada di dalam kendaraannya, sementara 500 orang yang melihat suasana ini menatap dengan penuh kekhawatiran dari pinggir jalan.

Media nasional secara mengejutkan meminta biksu untuk menjauhi politik, menekankan ancaman pembubaran paksa pemerintah yang disiarkan melalui televisi. "Rekonsiliasi nasional sangat penting bagi kami. Masyarakat dan biksu berkumpul dan bersatu demi kepentingan masyarakat," ujar sastrawan terkenal Aung Way dalam pidatonya melalui mikrofon kecil.

Beberapa biksu memegang spanduk kecil bertuliskan "berikan makanan layak, pakaian dan tempat perlindungan, rekonsiliasi nasional, pembebasan bagi semua tahanan politik". Beberapa lainnya menyerukan "kami ingin dialog". Kontingen besar para mahasiswa ikut bergabung dalam unjuk rasa, sambil membawa bendera merah berdekorasi burung yang melambangkan simbol Liga Demokrasi Nasional pimpinan Aung San Suu Kyi.

Sementara itu dari AS dilaporkan, Gedung Putih mengatakan Presiden AS George W. Bush akan menggunakan sesi pidatonya untuk mengumumkan usaha-usaha baru AS yang memberikan sanksi kepada figur-figur kunci rezim serta beberapa masalah finansial. Penasihat Keamanan Nasional AS Stephen Hadley mengatakan Bush akan meminta negara-negara dunia bergabung dalam kampanye "mencoba dan memaksa rezim militer untuk sebuah perubahan." (ton/ap/afp)