Perguruan Tinggi dan Kebijakan Publik 

KETIKA sektor pertanian kita terpuruk tak tertolong sampai pada titik nyaris tidak mampu lagi memikat hati masyarakat untuk menoleh sektor yang satu ini, mengapa sarjana pertanian kita tidak berbuat sesuatu untuk menyelamatkan sektor agraris ini?

Ketika produksi pertanian kalah bersaing di pasaran dengan produk luar negeri yang kian unggul, mengalir deras memasuki pasar tradisional dan supermarket, tidakkah pakar-pakar pertanian kita mampu berbuat sesuatu? Sehingga petani kita tidak selalu kalah bersaing dengan kompetitor dari luar? Kita juga tidak selalu ribut soal impor beras akibat rutin mengalami krisis pangan.

Intinya, masyarakat sangat berharap out put yang dihasilkan perguruan tinggi mampu berbuat banyak untuk membantu memudahkan kehidupan di tengah masyarakat, melalui berbagai disiplin ilmu masing-masing yang mereka dalami secara bertahun-tahun. 

Selama ini kiprah perguruan tinggi (PT) masih diragukan sebagai pencetak kader-kader masyarakat siap pakai, sekaligus dapat berperan dalam kehidupan masyarakat di lapangan. Salah satu alasan keraguan itu adalah makin meningkatnya angka pengangguran terdidik dalam kurun dua hingga tiga tahun terakhir. Perguruan tinggi menganggap materi yang telah mereka sampaikan kepada peserta didik sudah memadai sebagai bekal memasuki dunia kerja, dunia nyata di tengah masyarakat. Sebaliknya, masyarakat dan dunia kerja justru kesulitan mendapatkan lulusan yang cakap saat memasuki bidang pekerjaan tertentu.

Kesenjangan demikian bukan hanya terjadi antara PT dan kehidupan real masyarakat, tetapi juga antara pemerintah dan PT. Salah satu indikasinya adalah adanya penelitian-penelitian universitas yang bagus untuk diterapkan di masyarakat justru kandas dalam hal birokrasi di pemerintahan.

Dalam hal pengembangan teknologi pertanian contohnya. Akan sangat ideal apabila pemerintah sebagai lembaga yang melahirkan kebijakan publik menjalin kerja sama dengan fakultas pertanian sebagai lembaga pencetak ilmuwan di bidang pertanian untuk melahirkan kebijakan pertanian yang dapat teruji, benar-benar bermanfaat bagi masyarakat karena telah melalui pengkajian dari berbagai aspek ilmiah.

Demikian juga halnya di bidang lingkungan. Lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang menimbulkan masalah atau diprotes masyarakat di lapangan tidak jarang mengindikasikan kurangnya kajian ilmiah secara menyeluruh. Sehingga terkesan bahwa pemerintah kurang melibatkan lembaga PT dan para akademisi di dalamnya yang berkutat pada bidang.

Padahal, sampai saat ini masyarakat masih meyakini lembaga PT di mana di dalamnya terlibat para dosen maupun mahasiswa merupakan agen-agen perubahan, termasuk untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih bermutu dan sejahtera melalui tawaran-tawaran pemikiran dan hasil penelitian mereka. Menjadi partnership pemerintah dalam melahirkan kebijakan-kebijakan publik, proaktif melakukan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan cenderung merugikan kehidupan masyarakat dan lingkungan.

Tidak mudah berperan demikian, di tengah situasi yang sudah demikian terbelenggu oleh dominasi politis birokrasi. Alam melahirkan kebijakan-kebijakan publik pemerintah selama ini lebih mengesankan sebagai ''pemain tunggal'' yang dalam beberapa kasus seringkali kurang mempertimbangkan segi-segi ilmu pengetahuan, tetapi lebih mengedepankan segi investasi. Tidak mengherankan apabila ada investasi yang menimbulkan protes di tengah masyarakat. Dalam konteks itulah dunia kepakaran di lembaga perguruan tinggi dan pemerintah yang melahirkan kebijakan-kebijakan publik akan dapat bekerja sama dan bersinergi untuk menyejahterakan masyarakat. Untuk itu memang diperlukan pemikiran politis-strategis antarkedua lembaga ini, dengan mengesampingkan ego sektoral.