Pengelola SMP Dilarang Pungut Biaya UN 

Denpasar (Bali Post) -
Serupa dengan penyelenggaraan ujian nasional (UN) SMA/SMK, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran untuk membiayai UN SMP. Oleh karena itu, pihak sekolah (baik sekolah negeri maupun swasta-red) dilarang membebankan biaya penyelenggaraan UN itu kepada orangtua siswa. Jika masih ada SMP yang nekat memungut biaya UN, orangtua siswa diminta tak segan-segan melaporkan kepala SMP bersangkutan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Propinsi Bali maupun Disdik kabupaten/kota.

Kepala Disdik Propinsi Bali TIA Kusuma Wardhani, S.H., M.M. mengatakan hal itu, Kamis (24/4) kemarin. Wardhani menegaskan, pihak sekolah dengan dalih apa pun tidak boleh memungut biaya UN dari orangtua siswa. Pasalnya, seluruh biaya untuk keperluan pengadaan soal, pendistribusian dan pengawalan soal, pengawasan dan pemantauan ujian hingga pemeriksaan hasil ujian sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.

''Pemerintah pusat melalui dana dekonsentrasi (APBN) memang mengucurkan anggaran guna membiayai pelaksanaan UN itu. Jadi, tidak ada alasan bagi sekolah untuk melakukan pungutan serupa,'' tegasnya.

Wardhani menambahkan, pihaknya merasa perlu mengingatkan orangtua siswa agar tidak sampai dijadikan ''sapi perahan'' oleh pihak sekolah. Pasalnya, pada UN SMA/SMK lalu sempat mencuat informasi tak sedap ada salah satu SMK negeri di Denpasar nekat membebankan biaya UN kepada orangtua siswa. ''Meski pihak sekolah akhirnya mengklarifikasi pungutan biaya UN itu sebagai biaya ujian produktif, hal itu jelas memicu aksi protes dari orangtua siswa. Saya berharap, kejadian seperti itu tidak terjadi lagi pada UN SMP mendatang,'' pintanya.

Menurut Wardhani, UN SMP digelar serentak di seluruh Indonesia mulai Senin (5/5) hingga Kamis (8/5) mendatang. Adapun mata pelajaran yang di-UN-kan meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan Bahasa Inggris. ''Jumlah peserta UN SMP di seluruh Bali tercatat 49.430 orang. Mereka akan mengikuti UN empat hari berturut-turut,'' ujarnya. (kmb13)