GIANYAR, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Dinas Pendidikan mulai melakukan langkah strategis terkait rencana pusat untuk menata tenaga non-ASN (honorer), termasuk guru, yang ditargetkan rampung pada masa mendatang.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, I Wayan Mawa, Minggu (10/5) menegaskan bahwa skema perlindungan dan pengalihan status guru honorer saat ini sedang digodok secara matang di tingkat kementerian.
Wayan Mawa mengungkapkan, telah berkoordinasi langsung dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek untuk mencermati narasi kebijakan ini.
Menurutnya, meski ada rencana penataan besar-besaran, aktivitas pengajaran oleh guru honorer tidak akan dihentikan begitu saja mengingat peran vital mereka di lapangan.
”Intinya tidak akan diberhentikan. Saat ini di kementerian sedang digodok skema yang layak sesuai peraturan yang berlaku. Kebutuhan tenaga guru di lapangan masih sangat tinggi, dan kita masih mengalami kekurangan guru,” ujar Wayan Mawa.
Untuk memastikan transisi berjalan lancar, Disdik Gianyar terus menjalin komunikasi intensif dengan BKPSDM Kabupaten Gianyar terkait administrasi dan data kepegawaian dan Bagian Hukum Setda Gianyar untuk mengkaji regulasi dan payung hukum proses peralihan status.
Wayan Mawa menjelaskan bahwa proses pengalihan status guru honorer menjadi ASN (PPPK) sejatinya sudah berjalan pada periode-periode sebelumnya. Namun, untuk tahap selanjutnya, daerah masih menunggu regulasi baru yang akan menjadi payung hukum tetap dalam menata pegawai non-ASN.
Hingga saat ini, Dinas Pendidikan Gianyar mengaku telah menyelesaikan proses pemetaan dan pendataan kebutuhan guru di setiap sekolah. Data ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengajukan formasi pengalihan status honorer ke P3K atau skema lain yang diputuskan pusat.
”Kami sudah selesai melakukan pendataan kebutuhan per sekolah. Mengenai angka pasti jumlah guru yang sudah beralih status maupun yang masih dalam proses, kami akan terus sinkronkan dengan data di BKPSDM agar tidak ada kekeliruan,” pungkasnya.
Langkah antisipatif ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi ribuan guru honorer di Gianyar agar tetap dapat mengabdi tanpa merasa terancam oleh kebijakan penghapusan tenaga honorer di masa depan.(Wirnaya/balipost)
