DENPASAR, BALIPOST.com – Anggota DPRD Bali harus kembali merelakan jatah hibahnya berkurang di tahun 2021. Menyusul rencana pemerintah provinsi Bali akan fokus dalam pembiayaan tiga program prioritas.
Program itu adalah kelanjutan pembangunan jalan shortcut Denpasar – Singaraja, penataan kawasan Besakih, Karangasem dan pembangunan pusat kebudayaan di Klungkung. “Ini hanya pertemuan awal untuk mencermati gambaran tentang RAPBD di tahun 2021,” jelas Sekda Propinsi Bali, Dewa Made Indra, usai rapat tertutup dengan Badan Anggaran DPRD Bali, Jumat (31/1).
Dijelaskan, untuk APBD 2021 pembahasan mulai dilakukan di Februari. Tahun depan banyak program membutuhkan anggaran besar.
Pertama, melanjutkan proyek pembangunan jalan Shortcut Denpasar – Singaraja, yang diharapkan bisa tuntas pada 2021. Pemprov Bali akan melakukan pembebasan lahan untuk titik 11 dan 12. Berdasarkan dari pengalaman, anggaran yang dibutuhkan berkisar Rp 200 miliar.
Kedua, penataan kawasan Besakih. Tahun ini sudah dimulai dilaksanakan oleh Kementerian PU RI. Dari empat paket pekerjaan yang ada di kawasan Besakih, paket 1 sudah diambil oleh kementerian.
Sedangkan paket 2 dan 3, Kementerian PU masih hitung-hitung. Untuk itu Gubernur menawarkan dengan bantuan sharing dana untuk menyelesaikannya proyek tersebut. Untuk jumlah anggaran, hingga saat ini masih dilakukan penghitungan yang pasti.
Program prioritas ketiga adalah pembangunan pusat kebudayaan Bali. Tahun ini pemerintah pusat sudah memulai bekerja dengan melakukan perbaikan alur sungainya. Sedangkan Pemprov bertugas melakukan pembebasan lahan.
Ketiga program prioritas tersebut, membutuhkan dukungan dari legislatif. Dengan disetujuinya ketiga program itu secara otomatis juga mendukung anggarannya. “Bangar tadi sudah sepakat tentang prioritas program anggaran tahun 2021,” katanya.
Dari persetujuan program tersebut sudah pasti berimbas pada program lainnya, termasuk pengurangan fasilitas dewan sendiri. Seperti alokasi hibah untuk masyarakat yang difasilitasi anggota dewan.
Dewa Indra menjelaskan, tahun 2021 perkiraan PAD Bali senilai Rp 3,8 triliun. Dari tumpuan itu digunakan untuk program prioritas. Logikanya, dengan pendapatan kisaran itu, tidak ada kenaikan yang tajam, sedangkan kebutuhan semakin besar, sehingga hal ini harus dipahami dengan adanya penurunan dibeberapa kegiatan. (Agung Dharmada/balipost)
