DENPASAR, BALIPOST.com – Pemprov Bali diapresiasi lantaran bergerak cepat mempersiapkan RS PTN Universitas Udayana menjadi RS khusus isolasi COVID-19. Pun dinilai serius mengupayakan social distancing dan memperketat pintu keluar-masuk Bali.
Namun pada tahap selanjutnya, pemerintah juga harus mulai mempersiapkan kebijakan untuk mengatasi dampak sosial akibat COVID-19. Salah satunya, penurunan pendapatan di masyarakat.
“Pekerja yang dirumahkan sementara pasti akan tinggi karena kita ini dengan pendapatan 60 persen tergantung pada pariwisata, dapat dipastikan golongan kerja kita pasti akan mendapat dampak sangat berat,” ujar Anggota DPRD Bali, A.A. Ngurah Adhi Ardhana di Denpasar, Minggu (29/3).
Bisa jadi, lanjut Adhi Ardhana, dampak yang dirasakan tenaga kerja (naker) di Bali menjadi yang terberat di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan Pemprov Bali harus menaruh perhatian serius.
Yakni dengan mulai mempersiapkan kebijakan penanggulangan terkait dampak kedaruratan COVID-19. “Dalam hal ini menanggulangi dampak penurunan pendapatan dan jaring pengaman sosial, sebagaimana kebijakan pusat agar benar-benar bisa diterima oleh masyarakat,” jelas Politisi PDIP ini.
Menurut Adhi Ardhana, jaring pengaman sosial bisa diwujudkan lewat program bantuan langsung tunai (BLT) melalui kartu-kartu jaring sosial seperti kartu pra kerja, keluarga sejahtera dan lainnya. Kemudian, mempersiapkan tahapan recovery Bali setelah situasi kedaruratan ini dapat dilewati atau dinyatakan selesai. (Rindra Devita/balipost)
