DENPASAR, BALIPOST.com – Saat ini adalah masa-masa yang tidak mudah untuk semua negara. Tidak hanya Indonesia tapi negara di seluruh dunia.
Pertumbuhan ekonomi dunia turun, Indonesia dan Bali juga sama. Triwulan II dan III merupakan masa yang penuh dengan ketidakpastian sehingga perhitungan ekonomi unpredictable.
Kepala Bank Indonesia KPw Provinsi Bali, Trisno Nugroho mengatakan, semakin cepat sakitnya dengan menyeleksi kedatangan dari bandara atau dermaga, maka akan semakin cepat recovery perekonomian. “ika tidak ketat, maka akan semakin lama. Jadi semakin pendek sakitnya dan semakin ketat, berdampak ekonomi tidak akan terlalu berat dan menurut saya Bali lebih relatif terkontrol karena terdiri dari satu pulau dengan tidak banyak pintu masuk,” ujarnya Selasa (14/4).
Dengan demikian, menuju recovery perekonomian ditentukan dari seberapa cepat wabah COVID-19 ini berhasil dihentikan. Pihaknya terus mengkalibrasi data-data perekonomian karena bersifat sangat dinamis yang diperkirakan sampai Mei dan Juni.
Namun dari sisi ekonomi, menurutnya yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan ketahanan pangan masyarakat Bali. Bank Indonesia telah membentuk Tim Pengendali Inflasi (TPID) yang bertugas menjaga stabilisasi harga pangan, terutamanya bahan pokok.
Bali yang memiliki 9 kabupaten/kota, 6 diantaranya memiliki pilar ekonomi di sektor pertanian, perikanan dan perkebunan. Maka dari itu, dalam upaya menjaga ketahanan pangan, ia menyarankan dilakukan dagang antar kabupaten untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kabupaten/kota, dengan dikoordinir oleh Provinsi.
Dalam rantai ekonomi pangan tersebut, yang perlu dijaga adalah ketersediaan bahan pangan, keterjangkauan harga dan distribusi lancar. Ketiga rantai tersebut perlu dijaga agar tidak terjadi gejolak harga.
Apalagi saat ini pendapatan masyarakat banyak yang berkurang bahkan unpaid leave. “Uangnya terbatas, jadi jangan sampai harga-harga bahan pangan tinggi,” ungkapnya.
Ia pun meminta masing-masing daerah agar tidak mengunci daerahnya untuk menjaga distribusi pangan tetap lancar.
Sementara kalangan usaha telah dibantu dengan stimulus keringanan kredit dan insentif pajak. Dengan kebijakan dari regulator baik OJK, BI dan pemerintah pusat, perbankan dapat memberikan keringanan kredit pada debitur dengan status pembayaran kredit lancar.
Keringanan kredit diberikan dengan melakukan assessment masing-masing debitur. Karena tidak memungkinkan semua debitur diberikan keringanan. “Karena uang dari bank itu milik masyarakat. Tidak mudah memberikan keringanan kredit karena bank mempunyai cara assessment setiap nasabahnya mengingat bank punya asset dan liability. Kalau semua orang minta keringanan kredit, bank juga akan kesulitan,” ujarnya.
NPL bank masih terkendali di bawah 5 persen, kredit tumbuh, CAR dan likuiditas bank juga dikatakan masih bagus. Melihat indicator ekonomi makro ditambah dengan kondisi bank sendiri, diyakini dunia perbankan masih aman. (Citta Maya/balipost)
