DENPASAR, BALIPOST.com – Jajaran pengelola sekolah swasta sangat mengapresiasi kebijakan Gubernur Bali, Wayan Koster, dengan cepat mencairkan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi siswa dan mahasiswa sekolah dan PT swasta di Bali. Anggarannya juga tak main-main yakni Rp 38,2 miliar.
Karena sangat strategis, pencairan dana BST ini, menurut Ketua Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar, Ir. Bagus Ketut Lodji,M.S., patut dikawal oleh kepala sekolah agar benar-benar tepat sasaran. Artinya hanya siswa dan mahasiswa yang memiliki orangtua terdampak COVID-19 yang mendapatkan bantuan ini.
Menurut Bagus Ketut Lodji yang juga Penasihat Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Prov. Bali ini, dana ini diperjuangkan dengan susah payah oleh gubernur, sehingga eksekusi di lapangan harus benar-benar tepat sasaran dengan mengedepankan skala prioritas. Sebab sesuai aturan BST tidak boleh diterima oleh siswa yang orangtuanya dari ASN, pegawai BUMN dan BUMD, TNI dan Polri.
Makanya ia menekankan kepada para kepala sekolah, termasuk di jajaran Yayasan PR Saraswati bekerja berhati-hati. Jika salah bertindak, ancamannya adalah hukum pidana.
Ia juga tak memungkiri banyak siswa Saraswati yang orangtuanya kini kena PHK, mereka diprioritaskan mendapatkan BST. “Ini artinya, mereka yang sekolah di Saraswati bukan semua dari golongan ekonomi mampu,’’ tegas Bagus Lodji, Senin (25/5).
Lodji juga menegaskan agar tak sampai dana BST ini dipotong atau disunat oleh sekolah. Sesuai aturan siswa SD mendapat BST Rp 150 ribu per bulan.
Siswa SMP Rp 200 ribu, SMA,SMK dan SLB Rp 250 ribu serta mahasiswa Rp 1,5 juta semester ini.
Orangtua diminta aktif mempersiapkan persyaratan ke sekola sehingga cepat diproses. Dia juga berharap kondisi segera membaik sehingga anak- anak bisa belajar normal dan bermain bersama rekan-rekannya. Sebab model pembelajaran daring yang telalu lama juga membuat siswa bosan di rumah. (Sueca/balipost)
