Oleh: Dr. I Putu Gede Diatmika, S.E., M.Si.Ak., CA., CPA.
Banyak asumsi kebijakan pemerintah yang akan diberlakukan setelah hari raya Lebaran ini dan tentang langkah kebijakan ekonomi pemerintah pusat jika tidak berhasil menekan angka penularan Covid-19 ini setelah Juni 2020. Imbauan berdamai dengan Covid-19 dari Presiden Joko Widodo telah dipelintir oleh lawan politik.
Makna berdamai sejatinya mempunyai arti yang sangat luas dalam konteks Covid-19. Pernyataan itu lebih mengarah pada bagaimana caranya keluar dari sumbatan aliran keran–keran ekonomi yang sudah telanjur mampet dan bisa menguras anggaran pemerintah kalau masalah ini tidak segera dihentikan.
Berdamai di sini sebuah imbauan yang mempunyai keindahan kalau kita rasakan dengan cara seksama. Bagaimana kita bisa melaksanakan aktivitas kehidupan sosial ekonomi tanpa dibayangi akan rasa takut berlebihan terhadap penularan Covid-19 ini.
Renungan selama tiga bulan ini rasanya sudah cukup bekal bagi kita kalangan masyarakat yang cenderung menghidupi diri kita sendiri untuk mengambil keputusan pada tingkat individu. Makna berdamai di sini mari melaksanakan kembali roda kehidupan ekonomi dengan prinsip kebenaran berupa pengetahuan, kecintaan dengan keluarga dan masyarakat, keadilan, rasa pengabdian dan rasa sabar.
Kebijakan untuk memasuki ibu kota setelah Lebaran dan setelah keran kehidupan ekonomi dibuka tanpa batasan ruang dan waktu setelah Covid-19 ini selayaknya diantisipasi dengan bekal keterampilan khusus jika ingin mengadu nasib di ibu kota atau di daerah yang menjanjikan gula-gula yang manis untuk bisa ikut berpartisipasi secara sehat dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sudah digariskan oleh tetua kita dari zaman pemerintahan Presiden Soekarno sampai zaman Presiden Joko Widodo.
Dari kajian perekonomian Indonesia yang pernah ada, semua kebijakan ekonomi pada pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, Zaman Reformasi dan pada Zaman Revolusi Mental pada prinsipnya adalah untuk memajukan dan memakmurkan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia, namun kadangkala ada oknum-oknum tertentu yang menghambat kebijakan tersebut.
Keterampilan khusus adalah jawaban yang harus ditanyakan pada diri masyarakat untuk menjawab ketakutan pemberitaan simpang-siur di tengah situasi Covid-19 ini. Bekal itu bagaikan personal identity number (PIN) untuk bisa secara bebas bersaing ke wilayah mana saja untuk mengais rezeki, karena merupakan senjata yang tidak akan tumpul semasih ayat di kandung badan.
Para wakil rakyat yang mulia, para birokrat yang cerdas dan berwibawa, para guru di sekolah, para dosen di universitas, para tetua adat, para tokoh agama, mohon selalu mengedepankan pentingnya keterampilan khusus bagi rakyat kita semua agar mereka sadar, jika tidak punya senjata tersebut jangan coba-coba mengadu nasib ke kota yang nanti bisa menambah daftar panjang penderitaan bangsa yang sudah dalam kondisi darurat ini.
Mari kita buka wawasan kita semua berdasarkan prinsip kebenaran berupa pengetahuan, kecintaan kita terhadap bangsa dan negara, sifat-sifat keadilan kita dalam menanggapi arti bantuan dari pemerintah, rasa pengabdian yang tulus dari kalangan legislatif dan para eksekutif dalam melakukan kewajiban dan selalu bersabar menghadapi tuntutan masyarakat yang kebanyakan tidak memikirkan dampak dari keluhan dan kehadiran mereka sesungguhnya tanpa dasar pengetahuan yang baik.
Penulis, Dosen Detap Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha
