NEGARA, BALIPOST.com – Pemprov melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali kini mengajak seluruh kabupaten/kota untuk bersama-sama menjaga pintu masuk Bali. Selama ini, penjagaan di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk misalnya, hanya dilakukan oleh Pemprov Bali dan Pemkab Jembrana.
Setelah dievaluasi, penjagaan hanya di pintu masuk Gilimanuk saja ternyata masih kurang efektif. “Selama ini, tugas tersebut kita laksanakan dari Pemprov dan Kabupaten Jembrana saja. Karena dinilai kurang kondusif, maka kami mengajak jajaran kabupaten/kota untuk ikut berpartisipasi menjaga pintu masuk Bali,” ujar Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra saat memimpin Rapat Evaluasi Screening Pintu Masuk Gilimanuk secara virtual melalui aplikasi zoom, Senin (15/5).
Menurut Dewa Indra, screening mesti dilakukan secara berlapis. Pendatang tidak hanya dicek di Gilimanuk (Jembrana) saja, tapi juga di daerah lain seperti Tabanan, Buleleng, Badung dan Denpasar. Penjagaan yang berlapis seperti ini dinilai dapat meminimalisir celah para pendatang lolos dari pengecekan.
Celah untuk lolos bahkan bisa diperkecil hingga tinggal 20 persen saja. “Ini angka yang bicara, selama ini mungkin petugas kita cukup kewalahan juga mendata di pintu masuk sehingga sinergi dari kabupaten/kota sangat bermanfaat,” jelas Ketua Harian Gugus Tugas Provinsi Bali ini.
Dewa Indra juga menegaskan, syarat mutlak para pendatang untuk memasuki Bali adalah hasil rapid test non reaktif. Melalui pengecekan berlapis, diharapkan tidak ada lagi pendatang yang lolos tanpa membawa hasil rapid test.
Pengecekan berlapis bisa dilakukan oleh kabupaten/kota di terminal masing-masing wilayahnya. Setidaknya, jika ada beberapa yang lolos tanpa pengecekan, di terminal kedatangan masing-masing kabupaten bisa didata kembali tentang persyaratan administrasi masuk ke Bali serta tujuan masing-masing pendatang.
“Tidak hanya pendataan administrasi saja, saya ingin juga di tiap-tiap pos penjagaan bisa dilakukan rapid test, untuk meminimalisir resiko penyebaran virus,” imbuhnya.
Dewa Indra mengakui, usaha pemerintah saat ini belum memberikan hasil yang maksimal. Ini lantaran fakta di lapangan dengan skema yang disusun pasti ada perbedaan. “Memang usaha kita selama ini tidak sempurna 100 persen, namun itu harus dijadikan lecutan untuk kerja yang lebih keras lagi, dan meyakini bahwa kerja keras kita juga sudah bisa menekan angka positif COVID-19 di Bali,” pungkasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gde Wayan Samsi Gunarta mengatakan, hingga saat ini pemerintah telah melakukan pengecekan melalui rapid test para pendatang sebanyak 34.819 tes, dengan total 78 (0,22%) diantaranya reaktif sedangkan 34.741 (99,78%) dengan hasil non-reaktif. Setelah Lebaran, jumlah kendaraan logistik yang masuk ke Bali mengalami kenaikan sehingga diperlukan tambahan tenaga untuk mendata para pendatang tersebut.
Dari hasil evaluasi di lapangan selama ini, semua Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) telah memiliki surat keterangan kesehatan (rapid test/swab test) dan surat keterangan perjalanan dari asal/tujuan tempat perjalanan. “Bagi mereka yang belum melengkapi persyaratan diri, telah dianjurkan untuk balik dan melengkapi persyaratan yang dimaksud,” jelasnya.
Untuk PPDN KTP Bali yang reaktif, menurut Samsi telah ditangani oleh Gugus Tugas Provinsi. Sementara bagi PPDN KTP non Bali telah dikembalikan ke daerah asal.
Per 15 Juni 2020, counter mandiri untuk pelaksanaan rapid test di areal Pelabuhan Gilimanuk dan Ketapang sudah dibuka. Rapid test mandiri tersebut digelar oleh ASDP bekerjasama dengan Kimia Farma. Masyarakat yang ingin memenuhi persyaratan rapid test dikenai biaya Rp 240.000. “Jadi bagi masyarakat yang belum melakukan rapid test bisa mengikuti secara mandiri di pos-pos yang telah dibuka di dua pelabuhan tersebut,” imbuhnya. (Rindra Devita/balipost)
