DENPASAR, BALIPOST.com – Jalur zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri tahun ini sudah dikurangi jatahnya. Yakni tidak lagi 90 persen seperti tahun lalu, namun hanya 50 persen.
Kendati demikian, masih ada orang tua siswa yang menuntut agar sekolah negeri menambah kuota rombongan belajar atau kelas. Para orangtua tersebut ramai-ramai datang ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Jumat (3/7).
Lantaran tidak ada yang menerima, mereka akhirnya menyampaikan aspirasi ke DPRD Bali. Di gedung dewan, para orangtua yang didampingi Anggota DPR RI I Nyoman Parta diterima oleh Ketua Komisi IV DPRD Bali I Gusti Putu Budiartha dan Anggota Komisi IV Putu Mangku Mertayasa.
“Kita minta disini kuota untuk kelas ditambah. Jalur zonasi kan 50 persen, kasihan anak-anak yang akademisnya mereka besar jadi kalah karena zonasi,” ujar salah satu orangtua siswa, Ely Setyawati.
Ely menambahkan, kuota jalur nilai raport juga sedikit yakni 10 persen. Terkait zonasi, warga Peguyangan Kangin ini menyebut jarak paling jauh yang diterima sekolah negeri terdekat adalah 1,3 km.
Sedangkan rumahnya berada pada jarak 3 km sehingga tidak diterima. “Kecurigaan kita, ada mungkin permainan untuk menarik koordinat,” imbuhnya.
Ely mengaku sudah mencoba pula jalur ranking nilai raport, namun tetap tidak diterima. Sebab nilai tertinggi yang diterima adalah 37, sedangkan nilai anaknya 33.
Sama seperti Ely, para orangtua lainnya juga mengeluhkan anaknya tidak diterima di sekolah negeri. Bila melanjutkan ke sekolah swasta, dari sisi keuangan mereka sedang kesulitan karena terdampak COVID-19.
Menindaklanjuti aspirasi para orangtua siswa, Ketua Komisi IV DPRD Bali I Gusti Putu Budiartha mengaku akan berkoordinasi dengan Kadisdikpora. Utamanya menyangkut daya tampung sekolah negeri di Bali.
“Apakah ada daya tampung lebih. Kalau ada, kita akan ajak untuk membuat kesepakatan agar bisa menampung anak-anak yang belum mendapat sekolah negeri ini,” ujarnya.
Budiartha memahami kesulitan yang dialami orangtua saat ini karena adanya pandemi COVID-19. Sektor pariwisata yang menjadi sumber kehidupan mayoritas masyarakat Bali bisa dikatakan paling terdampak sehingga mempengaruhi penghasilan mereka.
Oleh karena itu, pihaknya akan memberi atensi penuh terhadap anak-anak yang masih tercecer. Dengan catatan, yang sudah mendaftar di sekolah swasta jangan lagi pindah ke negeri.
Begitu juga yang sudah diterima di SMA atau SMK negeri, jangan lagi pindah ke sekolah negeri lainnya. “Ini mengingat daya tampung yang cukup terbatas. Sekarang kita fikirkan anak-anak yang masih tercecer, banyak sekali jumlahnya seluruh Bali,” jelas Politisi PDIP ini.
Disisi lain, Budiartha belum bisa memastikan apakah dewan akan mengeluarkan rekomendasi bagi eksekutif untuk menggelar PPDB SMA/SMK negeri gelombang kedua. Sebab, pihaknya masih akan menunggu kebijakan Pemprov khususnya Gubernur.
Apalagi PPDB gelombang kedua seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya juga banyak membuat sekolah swasta kehilangan siswa baru. “Biar kita juga tidak meninggalkan swasta, nanti jangan sampai ada itu (kehilangan siswa, red). Lihat saja kebijakan nanti. Mudah-mudahan gubernur nanti ada kebijakan khusus untuk ini,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, untuk PPDB SMA negeri terdiri dari 50 persen jalur zonasi yang di dalamnya sudah termasuk jalur inklusi dan jalur sekolah dengan perjanjian desa adat. Sisanya, ada 15 persen jalur afirmasi, 5 persen jalur perpindahan tugas orang tua, dan 30 persen jalur prestasi (10 persen jalur sertifikat prestasi akademis, 5 persen sertifikat prestasi non akademis, 5 persen prestasi seni dan budaya, serta 10 persen jalur ranking nilai raport, red).
Sedangkan untuk PPDB SMK negeri, terdiri dari jalur afirmasi, jalur sekolah dengan perjanjian, dan jalur prestasi.
Kadisdikpora Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa mengatakan, daya tampung SMA/SMK negeri dan swasta di Bali sebetulnya berlebih jika dibandingkan lulusan SMP. Tapi jika peserta didik hanya mengejar sekolah negeri saja, maka daya tampung menjadi defisit hingga 20 ribu lebih.
Tahun ini, pihaknya juga sudah membangun 5 sekolah baru. “Tahun ini, ada 5 sekolah baru yang dibangun. Yakni 2 sekolah di Denpasar, 2 di Karangasem dan 1 di Buleleng,” katanya. (Rindra Devita/balipost)
