NEGARA, BALIPOST.com – Tahun ajaran baru ini tidak semua SD Negeri di Jembrana mendapatkan banyak siswa. SD negeri yang lokasinya jauh hanya mendapatkan beberapa siswa. Seperti yang dialami di SD N 1 Blimbingsari, Kecamatan Melaya. Hingga Kamis (6/7), baru mendapatkan dua siswa yang mendaftar, itu pun merupakan siswa dari luar desa. Kondisi ini terjadi hampir setiap tahun ajaran baru. Bahkan tahun lalu SD Negeri ini tidak ada siswa kelas VI.
Kepala SD Negeri 1 Blimbingsari, Nengah Bagia Laksana membenarkan kondisi tersebut. Hingga Kamis ini baru dua siswa yang mendaftar dan berasal dari luar desa. Kondisi ini terjadi hampir setiap tahun ajaran baru kendati sarana prasarana di kelas sejatinya mencukupi untuk satu rombongan belajar (rombel). “Sekarang kita ada enam guru, sebelumnya hanya lima karena kelas enam kosong (tanpa murid). Hanya satu guru yang PNS,” tambahnya.
Sisanya guru yang mengajar di SD tersebut berstatus guru abdi dan kontrak. Untuk tahun ini pihaknya memang baru menerima dua pendaftar siswa, tetapi jumlah tersebut bisa bertambah karena masih ada waktu hingga Senin (10/7) siswa mulai masuk.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Jembrana, I Putu Eka Suarnama tidak menampik dari total 182 SD Negeri yang tersebar di Jembrana kemungkinan ada yang minim siswa. Ada beberapa faktor, salah satunya lokasi SD yang berdekatan, adanya SD swasta, juga kecenderungan siswa masuk ke MIN (Madrasah Ibtidaiah Negeri).
Suarnama mencontohkan seperti yang terjadi di Blimbingsari, SD Negeri yang berada di ujung desa itu sering mengalami kekurangan siswa. Sebagian besar siswa justru dari desa tetangga seperti dari Melaya Krajan Tengah. Hal itu dikarenakan disana ada SD swasta dan lebih banyak siswa kesana.
Begitu juga di sejumlah SD yang berdekatan seperti beberapa SD di Loloan Timur. Selain itu juga disana banyak yang memilih ke MIN (sekolah agama sederajat SD). Namun, menurutnya ada juga SD Negeri yang memiliki lebih dari satu rombel, seperti di Baler Bale Agung dan Pengambengan. Terkait adanya SD yang minim siswa, Dinas menurutnya akan melakukan kajian apakah nantinya digabung (regroup) ataukah bagaimana. “Namun memang dari aturan, harus ada satu SD Negeri di setiap Desa,” tandasnya. (surya dharma/balipost)
