SINGARAJA, BALIPOST.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)-RI melaksanakan proyek pembangunan Bendungan Tamblang di perbatasan Kecamatan Sawan dan Kubutambahan, Buleleng. Proyek nasional di tengah pandemi COVID-19 itu mulai dikerjakan yang ditandai groundbreaking atau peletakan batu pertama, Rabu (12/8).
Proyek yang ditargetkan tuntas pada 2022 mendatang ini menjadi jaminan untuk menambah ketersediaan air baku, irigasi petanian, dan industri jasa di Buleleng. Groundbreaking dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida Maryadi Utama, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dan undangan penting lainnya.
Gubernur Wayan Koster dalam sambutannya mengatakan, proyek infrastruktur bidang sumber daya air (SDA) di Buleleng ini adalah proyek strategis dan pelaksanaannya menjadi prioritas. Terbukti walau di tengah darurat kesehatan karena pandemi Covid-19 yang berdampak pada refocusing anggaran pemerintah, proyek ini tetap dijalankan sesuai perencanaan.
Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini menambahkan, Bendungan Tamblang ini menjadi strategis karena setelah beroperasi nanti maka akan menambah persediaan cadangan air baku. Ini secara otomatis akan mengatasi masalah krisis air yang masih dialami warga Buleleng terutama di bagian timur. Bukan saja pemenuhan air bersih untuk warga, tetapi proyeksi ke depan adalah cadangan air baku dari bendungan terbesar kedua setelah Bendungan Titab-Ularan ini memenuhi kebutuhan air untuk industri jasa.
Selain itu, katanya, dari infrastruktur ini akan menjamin ketersediaan irigasi pertanian di Bali Utara. Tidak itu saja, proyeksi pemanfaatan ke depannya adalah menjadi daerah tujuan wisata alam dan pengembangan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). ‘’Kami sangat dibantu oleh Kementerian PUPR di mana komitmennya membangun bendungan ini sesuai perencanaan meskipun ada rasionalisasi anggaran karena Covid-19. Ini akan menambah ketersediaan air baku di Buleleng utamanya timur bagian atas termasuk desa saya di Sembiran yang sampai sekarang kesulitan air bersih ketika musim kemarau. Dari cadangan air baku ini juga pemenuhan kebutuhan air industri jasa seperti bandara internasional di Kubutambahan nanti,’’ kata Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.
Setelah pemerintah pusat mengucurkan anggaran hingga Rp 840 miliar untuk membangun bendungan, katanya, maka tugas pemerintah daerah di Bali dan Buleleng adalah menjaga sumber mata air yang dibendung. Ditegaskan, mulai sekarang program penghijauan pada daerah hulu dan sekitar bendungan harus diprogramkan. Dengan demikian, sumber-sumber air akan lestari dan bendungan yang sudah dibangun ini tetap menampung cadangan air baku dengan optimal. ‘’Kementerian PUPR sudah mengeluarkan dana, sekarang tugas kita adalah menjaga mata air yang dibendung di sini. Jangan sampai 10 tahun bendungan jadi kering, sehingga bangunan akan sia-sia. Saya minta dari sekarang harus diprogramkan penghijauan kerja sama dengan instansi terkait,’’ jelas mantan anggota DPR-RI ini.
Sementara itu, Kepala BWS Bali-Penida Maryadi Utama mengatakan, sebelum groundbreaking, pekerjaan awal sudah dilakukan. Sampai saat ini pihak pelaksana telah merealisasikan pekerjaannya sebesar 20 persen.
Untuk itu, setelah dimulainya pekerjaan bangunan inti, pihaknya akan terus menggenjot pekerjaan, sehingga target penyelesaian tahun 2022 mendatang bisa tercapai. Terkait pembebasan lahan, Maryadi Utama menyebut kebutuhan lahan seluas 73,914 hektar telah dibebaskan seluruhnya.
Konstruksi Bendungan Tamblang dirancang dengan luas genangan 358.585 meter persegi dengan ketinggian bendungan mencapai 68 meter. Dari luasan itu, lahan terbanyak yang dibebaskan berada di Desa Sawan, yakni mencapai 38,59 hektar.
Disusul kemudian pembebasan lahan di Desa Bila mencapai 12,2 hektar, di Desa Bontihing seluas 6,49 hektar, dan di Desa Bebetin dengan luas 1,49 hektar. ‘’Tahap pekerjaan awal sudah jalan dan sekarang masuk ke bangunan inti. Seluruh lahan sudah kami bebaskan tanpa hambatan dan di sini paling lancar proses pembebasannya karena didukung oleh pemilik tanah,’’ katanya. (Mudiarta/balipost)
