DENPASAR, BALIPOST.com – Upaya menggenjot konsumsi dan UMKM terus dilakukan pemerintah. Yang terbaru, upaya yang dilakukan yaitu menyalurkan Banpres Produktif berupa dana hibah sebesar Rp 2,4 juta kepada UMKM.
Salah satu bank penyalurnya yaitu BNI. Untuk menyalurkan bantuan tersebut, BNI memberikan kemudahan dalam proses penyaluran.
Pemimpin BNI Kantor Wilayah Denpasar I Gusti Nyoman Dharma Putra yang belum genap sebulan bertugas di Bali menuturkan, Banpres Produktif baru saja diresmikan oleh Presiden. Program dari Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM ini merupakan bantuan hibah yang diberikan kepada UMKM untuk mendorong usahanya. BNI menjadi salah satu yang dipercaya untuk menyalurkan Banpres Produktif ini.
Diharapkan dengan adanya Banpres Produktif, perekonomian Bali bisa segera terbantu, sehingga tekanan perekonomian bisa melemah. ‘’Banpres Produktif sebagai rangkaian pemulihan ekonomi nasional yang dikenal dengan PEN. Pemerintah dalam hal ini Kemenkop kembali menunjuk BNI untuk menyalurkan Banpres Produktif bagi pelaku usaha mikro,’’ ujar Dharma Putra saat wawancara khusus Bali Post Talk serangkaian HUT ke-72 Bali Post, Gerakan Satu Juta Krama Bali Mewujudkan Bali Era Baru, Jumat (28/8).
Dalam proses penyaluran bantuan, BNI memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses pembukaan rekening dengan sistem burekol atau buka rekening secara kolektif, sehingga para penerima hanya perlu melakukan proses aktivasi rekening. “Karena kita ketahui saat ini semua institusi menerapkan physical distancing. Jadi, mereka datang untuk aktivasi sebelum buku tabungan dan kartu debit itu diambil di outlet BNI. Itu salah satunya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh BNI. Selain memberikan fitur kemudahan, dalam penyaluran BNI menjamin keamanan data nasabah karena data nasabah sangat penting dijaga keamanannya,” ungkap pria asal Tabanan ini.
Menurut Dharma Putra, Banpres Produktif ini disalurkan kepada UMKM Indonesia tentunya dengan persyaratan KTP, membuktikan usaha mikronya dengan surat usulan calon penerima BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro) dari pengusul PNM. “Bukan dari ASN termasuk BUMN, BUMD, tapi banpres produktif untuk usaha mikro. Lembaga pengusulnya adalah PNM. Jadi tidak sembarang UMKM yang dapat,” jelasnya.
Dharma Putra menambahkan, penyalurannya melalui beberapa tahap. Tahap I sudah disalurkan oleh 15 cabang BNI di beberapa wilayah di Indonesia, dengan jumlah rekening sebanyak 316.484 dan nominal Rp 759 miliar. Khusus BNI Kanwil Denpasar yang membawahi Bali, NTB, dan NTT akan mendapatkan bagian di tahap selanjutnya yaitu tahap kedua.
Diakuinya, saat ini bantuan untuk Bali masih dalam proses di Kementerian Koperasi dan UKM serta Kemenkeu. “Inilah tugas kami di Kanwil Denpasar. Tentunya kami mempersiapkan agar mekanisme penyaluran berjalan dengan lancar dan aman,” ujarnya sambil menegaskan, sampai saat ini BNI Kanwil Denpasar belum menyalurkan BPUM.
Ia menegaskan, BNI turut menyukseskan program pemerintah ini dengan memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Upaya yang dilakukan dengan penyaluran secara nontunai. Ia berharap bantuan ini tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi.
Selain Banpres Produktif, katanya, BNI juga diberikan kepercayaan menyalurkan bansos keluarga harapan, bantuan stimulan perumahan swadaya untuk masyarakat yang membutuhkan, program Indonesia Pintar, termasuk juga penyaluran Kartu Prakerja yang belakangan banyak diakses masyarakat. (Citta Maya/balipost)
