DENPASAR, BALIPOST.com – Sejak Indonesia merdeka bahkan sejak Belanda pertama kali datang ke Bali, di awal abad 20-an, memang Bali dikenal daerah lumbung beras. Tetapi justru dilihat orang asing dari sisi keindahan budayanya. Hal itu disiarkan ke seluruh dunia, jadilah Bali sebagai pulau pariwisata. Mulai terbangun sistem pariwisata budaya yang begitu kuat di Bali.
“Sudah berapa kali ganti gubernur, ganti pemerintahan, ganti partai politik penguasa di Bali, tetap saja orientasinya pariwisata budaya,” tutur Akademisi dari Undiknas Prof. Gede Sri Dharma, Sabtu (5/9).
Berbagai kepemimpinan orientasinya adalah pariwisata budaya. Untuk mengubah sesuatu yang “karatan” memang perlu kesadaran, karena mindset pariwisata budaya sudah tertanam. Karena pariwisata tidak melulu memiliki masa depan yang cerah, ada kalanya mengalami keterpurukan, seperti saat ini akibat dampak Covid-19.
Perlu mitigasi untuk mencegah terjadinya risiko keterpurukan pariwisata. Caranya, momen pandemi dimanfaatkan untuk mengubah cara pandang orang Bali tentang pariwisata. Menurutnya, momen inilah yang akan membuat sistem pemetahanan ekonomi Bali terbentuk dengan sendirinya.
“Biarkan mereka sendiri yang membentuk sistemnya sendiri. Kalau pemerintah mengatur, mereka kan tidak harus melihat pasar yang ada, pemerintah sekarang hanya melihat kemana arah dari masyarakat konsumen, kebutuhan masyarakat seperti apa?” bebernya.
Sistem pemetahanan ekonomi yang terbentuk sendiri perlu kesadaran dari masyarakat bahwa bisnis yang harus dibangun tidak hanya pariwisata namun bisnis yang berbasis digital karena sesuai dengan protokol kesehatan.
Penopang ekonomi Bali yang selama ini terkenal dengan sektor jasa, perlu diubah ke sektor produksi yang berbasis digital. “Kalau itu yang dikedepankan, saya yakin ekonomi bisa kuat. Negara yang kuat atau daerah yang kuat adalah daerah yang sektor produksinya lebih tinggi daripada konsumsinya,” ungkapnya.
Selain itu, jalur investasi juga perlu dipermudah. Bahkan investor bisa datang dari orang Bali yang membentuk semacam konsorsium untuk berinvestasi di tanah kelahirannya sendiri. Maka dari itu, obligasi daerah harus dihidupkan karena pemerintah daerah bisa mengeluarkan obligasi.
Masyarakat yang memiliki dana lebih dapat membeli obligasi pemerintah daerah dengan bunga yang lebih tinggi dari deposito bank sehingga masyarakat akan tertarik untuk membeli. Sementara pemerintah daerah akan mendapatkan dana dari penjualan obligasi tersebut. Dana bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur termasuk ekonomi.
Obligasi daerah bisa menjadi system pemetahanan ekonomi jangka pendek ketika pariwisata Bali kolaps. “Tapi tidak banyak bupati, gubernur, walikota yang tahu tentang obligasi daerah ini, padahal UU telah mengijinkan pemerintah daerah mengeluarkan obligasi,” tandasnya.
Terlepas menunggu tamu datang dari luar negeri, saatnya Bali berbenah. Suasana di jalan – jalan yang lengang merupakan kondisi Bali yang sesungguhnya tanpa pariwisata. Inilah momen yang tepat untuk mencari potensi lain selain pariwisata. Perlu ada riset, survey, riset terkait potensi di masing – masing daerah. Setelah dimaping, baru kemudian membuat strategi penguatan ekonomi Bali. (Citta Maya/Balipost)
