DENPASAR, BALIPOST.com – Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, AAGN Ari Dwipayana melakukan pertemuan dengan Gubernur Bali I Wayan Koster, Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Bali, Dewa Made Indra di Jayasabha, Denpasar, Minggu (6/9).
Dalam kesempatan itu, Ari Dwipayana menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo tetap menjadikan penanganan krisis kesehatan dalam pengendalian Pandemi COVID-19 sebagai prioritas. Namun demikian, upaya-upaya untuk menggerakkan kembali sektor perekonomian juga perlu terus dilakukan.
Dalam kaitan ini, Pemerintah Provinsi Bali perlu menjaga keseimbangan antara menginjak “gas dan rem” dengan takaran yang tepat. Pertimbangan kapan harus menginjak gas dan kapan menginjak rem, harus diputuskan secara seksama dengan tetap menjadikan pertimbangan data dan informasi yang akurat sebagai basis pembuatan keputusan.
Ari Dwipayana memastikan bahwa Presiden Jokowi dan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju memberikan perhatian khusus bagi penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 di Provinsi Bali. Lebih jauh, Ari Dwipayana menyampaikan, dalam hal penanganan krisis kesehatan, berdasarkan data pada Sabtu, 5 September 2020, menunjukkan angka Positif Rate di Bali sebesar 17,2% atau masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 24,3% .
Sedangkan Case Fatality Rate Bali (CFR) 1,6% juga dibawah rata-rata nasional sebesar 4,2% . Demikian juga dengan angka Case Recovery Rate (CRR) Bali mencapai 81,1% atau lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata nasional sebesar 70,6%.Terkait angka sembuh, Bali ada diperingkat 9.
Walaupun dari angka-angka yang ada, Bali masih lebih baik dari rata-rata nasional, Ari Dwipayana mengingatkan bahwa kemampuan Bali untuk melandaikan kurva COVID-19 akan menentukan kecepatan pemulihan ekonomi Bali yang mengalami kontraksi cukup dalam. Perhatian khusus diberikan pemerintah Pusat pada ekonomi Bali, mengingat Provinsi Bali mengalami kontraksi ekonomi dalam dua kuartal terakhir.
Pada kuartal I tahun 2020, saat ekonomi Indonesia tumbuh 2.97%, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi ( minus 1.14%); dan pada kuartal II saat perekonomian nasional terkontraksi ( minus 5.32%), perekonomian Bali mengalami kontraksi paling dalam dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia yaitu ( minus 10.98%).Selain Bali, tercatat lima (5) provinsi lain yang juga mengalami kontraksi cukup dalam yaitu secara berturut-turut: Prov DKI Jakarta (minus 8,22); Prov Banten (minus 7,40); Prov DI Yogyakarta (minus 6,74); Prov Kepulauan Riau (minus 6,66); Prov Jawa Barat (minus 5.98).
Ari Dwipayana menegaskan bahwa posisi Bali sebagai destinasi pariwisata unggulan Indonesia serta hub utama pariwisata Indonesia membuat penanganan COVID-19 di Provinsi Bali semakin penting dan mendesak. Anjoknya ekonomi Bali berdampak pada daerah daerah lain.
Banyak aktivitas perekonomian di daerah lain yang terkait pariwisata Bali terkena dampak atas penurunan aktivitas pariwisata di Bali. Secara keseluruhan, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia pada Juli 2020 jika dibandingkan dengan Juli 2019 mengalami penurunan minus 89,12 persen atau 159,8 ribu pada Juli 2020, sedangkan pada Juli 2019 mencapai 1.468,2 ribu.
Jumlah kunjungan wisman Januari-Juli 2020 menurun 64,64 persen dibanding Januari-Juli 2019. Perkembangan tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Klasifikasi Bintang pada Juli 2020 mencapai rata-rata 28,07% atau turun 28,66 poin dibandingkan TPK Juli 2019 sebesar 56,73%. Begitu juga penerbangan domestik Juli 2020 dibandingkan Juli 2019 mengalami penurunan 79,58 persen.
Karena itu kesiapan Bali untuk menggerakkan kembali sektor pariwisata sangat penting dan strategis maknanya bagi mengeliatnya kembali sektor pariwisata di daerah lain di Indonesia. Untuk itu berbagai persiapan untuk memulihkan kepercayaaan dan membuat wisatawan merasa aman untuk datang ke Bali kembali sangat diperlukan.
Ari Dwipayana mengingatkan berdasarkan hasil survei terlihat jelas masih adanya kekhawatiran di kalangan kelas menengah untuk bepergian, berbelanja dan berwisata. Mereka enggan berwisata karena merasa tidak aman dan khawatir tertukar covid-19. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali dan juga pelaku industri pariwisata untuk membangun Safe Travel.
Sebagian besar wisatawan domestik yang akan ke Bali pasti memakai moda transportasi udara. Maka perlu diyakinkan bahwa penggunaan transportasi udara aman dari COVID-19.
Begitu juga dengan semua unsur pendukung kegiatan pariwisata harus dipastikan aman dari covid. Transportasi, hotel dan destinasi wisata harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat sehingga wisatawan merasa aman untuk berkunjung ke Bali.
Semua pelaku pariwisata harus menekankan kesehatan dan keamanan wisatawan menjadi prioritas. Protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (Clean, Healty, Safety, Environment/CHSE) di di hotel, area fasilitas umum, transportasi serta destinasi wisata harus betul-betul berjalan. Pemerintah Provinsi Bali juga perlu terus melakukan simulasi, pengecekan dan supervisi agar kegiatan wisata berjalan sesuai protokol kesehatan.
Dalam pertemuan tersebut, AAGN Ari Dwipayana mendiskusikan terkait program-program yang bisa dilakukan Pemerintah Pusat untuk mendukung pemulihan pariwisata Bali, mulai dari Hibah Pariwisata, memperbanyak MICE maupun program insentif untuk wisatawan berkunjung ke Bali.
Selain itu Ari Dwipayana menyerahkan secara simbolis enam ratus ribu masker bantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemprov Bali untuk memasifkan kampanye penggunaan masker sebagai bagian upaya penanganan penyebaran covid-19. Selanjutnya enam ratus ribu masker tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang memerlukan. (kmb/balipost)
