SINGARAJA, BALIPOST.com – Pemkab Buleleng mulai mempersiapkan pembahasan APBD Perubahan 2017. Rencananya, APBD perubahan mulai dibahas awal Agustus 2017.
Dari perhitungan sementara, anggaran perubahan dipastikan defisit. Ini terjadi karena program besar yang harus dituntaskan kekurangan anggaran.
Sementara, Sisa Lebih Perhitungan (Silpa) APBD 2016 dialokasikan untuk membiayai beberapa program fisik yang harus digarap tuntas tahun ini, hingga melunasi tagihan rekening listrik dan air di masing-masing Orgnisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Buleleng.
Data dihimpun di lapangan menyebutkan, APBD tahun 2016 lalu memiliki silpa sebesar Rp 28,64 miliar lebih. Menginjak pembahasan APBD perubahan 2017, silpa ini dimasukkan sebagai penerimaan untuk membiayai program di tahun ini.
Sayang, silpa sebesar itu dipastikan hanya cukup membiayai beberapa program besar hingga melunasi utang tagihan rekening listrik dan air bersih. Sedangkan program lainnya masih belum tertutupi.
Anggaran-anggaran itu, seperti perbaikan jalan kabupaten yang memerlukan Rp 24 miliar lebih, pembayaran utang Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) yang kini sudah beralih menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp 14 miliar lebih, melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Pratama di Desa Girimas, Kecamatan Sawan sebesar Rp 5,4 miliar lebih, dan pelunasan rekening listrik serta air bersih sebesar Rp 1 miliar lebih.
Sementara harapan menambah anggaran pada APBD perubahan 2017 dipastikan tidak akan memberikan hasil yang signifikan. Apalagi pemerintah daerah di tahun ini merencanakan beberapa program skala prioritas, sehingga situasi keuangan daerah tidak bisa bebas dari defisit.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Buleleng Bimantara di kantornya Jumat (14/7) kemarin mengatakan, opsi rasionalisasi itu untuk menutup beberapa kegiatan fisik yang harus dituntaskan tahun 2017. Selain kegiatan yang sudah diprogram sebelumnya, ada juga program tambahan yang sifatnya sangat prioritas memerlukan angagran yang bisa dibilang tinggi.
Dia mencontohkan, program itu seperti pengadaan lahan pembangunan jalan Shortcut di lokasi lima dan enam (Desa Wanagiri dan Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada), penyusunan dokumen Detail Enggennering Design (DED) program di tahun 2018 yang harus dianggarkan di tahun 2017. “Kalau defisit itu memang tidak bisa lepas karena pembiayaan kita selalu lebih besar dari pendapatan. Dan setiap defisit ini ditutupi dari silpa tahun sebelumnya,” katanya.
Menurut pejabat asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula ini, sejauh ini pihaknya belum bisa memastikan berapa anggaran yang mampu menutup semua kegiatan yang tersisa maupun yang baru diuslkan sebagai kegiatan prioritas. Apalagi, pemerintah belum mengetahui berapa realsiasi tasrget Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk kucuran dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Provinsi Bali. “Dari PAD dan dana pusat maupun provinsi itu bisa kita manfaatkan untuk membiayai kegiatan yang tersisa, dan ditambah rasionalisasi anggaran bisa kita manfaatkan,” jelasnya. (Mudiarta/balipost)
