PEMERINTAH Kabupaten Klungkung berencana menjadikan semua Taman Kanak-kanak (TK) swasta/yayasan diwilayahnya menjadi TK negeri. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengalokasian anggaran operasional dari pemerintah, baik untuk proses belajar mengajar maupun sumber daya manusia (SDM).
“Karena masih milik yayasan desa kita tidak longgar bisa menangani. Maka itu harus dijadikan TK negeri sehingga kita bisa membiayai baik sarana prasarana maupun SDMnya,” ujar Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta didampingi Kadisdik Klungkung, Dewa Gede Darmawan dan Kabag Humas dan Protokol Pemkab Klungkung, Ketut Suadnyana saat rapat dengar pendapat dengan Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Komisi X DPR RI di Ruang rapat Komisi X Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Senin (17/7) sore.
Menurut Suwirta, selama ini masyarakat menilai pendidikan di TK mahal. Hal tersebut menyebabkan sebagian masyarakat langsung menyekolahkan anak-anaknya ke Sekolah Dasar. Kedepannya, dengan perubahan status ke negeri, pendidikan di TK akan digratiskan. “Dengan menjadi TK negeri nantinya semua pendidikan di TK akan digratiskan,” sebutnya.
Dalam rapat dengar pendapat ini bupati asal Nusa Ceningan ini juga mengakui pendidikan di Klungkung masih banyak kekurangan SDM dan sarana prasarana, seperti ruang ruang kelas baru SMP, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, toilet, mobiler dan fasilitas lainnya. “Dari pertemuan ini, saya berharap ada tindak lanjut sehingga kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia bisa ditingkatkan,” harapnya dihadapan Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus pimpinan rapat, Abdul Fikri.
Anggota Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR RI, Latifah Sohid mengapresiasi langkah Pemkab Klungkung yang telah mengalokasikan dana pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dirinya juga menyatakan ketertarikannya akan program Bupati Suwirta terkait perubahan status TK swasta/yayasan menjadi TK negeri. “Saya tertarik dengan program tersebut,” akunya.
Rapat dengar pendapat Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR RI juga diikuti sejumlah kepala daerah lainnya. Seperti Kota Batu, Kota Tegal, Kota Ternate, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Garut. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri meminta semua kepala daerah ini untuk segera menyampaikan jawaban tertulis diserta data-data sesuai permasalahan yang berkembang. (adv/balipost)
