DENPASAR, BALIPOST.com – Pembangunan infrastruktur untuk menunjang sektor pendidikan menjadi prioritas Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster. Utamanya dalam memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas, serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
Muaranya adalah untuk melahirkan SDM Bali yang berdaya saing tinggi, berkualitas, dan berintegritas. “Untuk tahun depan sudah diusulkan pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, ruang praktik, aula, perpustakaan, dan sarana-prasarana pendukung kegiatan belajar lainnya di sembilan kabupaten/kota,’’ ujar Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, Rabu (11/11).
Menurut Boy, rencana pembangunan fisik untuk sektor pendidikan itu masih dimatangkan oleh tim. Ada tiga skema yang disiapkan untuk pembiayaannya.
Pertama, memakai anggaran dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Kedua, mengandalkan sumber pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. Ketiga, mengandalkan pendanaan dari Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR. “Tadi kebetulan dari Cipta Karya, mereka sudah datang untuk ngecek ke seluruh Bali atas apa yang kami usulkan,” imbuhnya.
Boy menambahkan, unit sekolah baru yang diusulkan pada tahun 2021 adalah SMA dan SMK. Usulan tersebut berbeda dengan pembangunan sekolah baru pada tahun ini.
Untuk detail jumlah dan lokasinya, nanti akan diumumkan langsung oleh Gubernur. Selain mengupayakan infrastruktur atau fisik, kegiatan nonfisik juga disiapkan untuk tahun depan seperti lomba-lomba. “Itu (nonfisik – red) sudah kita rancang juga,” jelasnya.
Upaya peningkatan SDM Bali, lanjut Boy, sebetulnya tidak hanya dari sektor pendidikan. Masih ada sektor kepemudaan dan olahraga yang juga membutuhkan perhatian.
Nwmun, kegiatan menyangkut kepemudaan dan olahraga tahun ini mandek lantaran anggaran habis terserap untuk pandemi Covid-19. “Kalau di pendidikan sudah jelas, bagaimana upaya kita di kurikulum dan mutunya. Kalau yang di kepemudaan memang belum bisa kami berbuat banyak karena anggaran,” katanya.
Menurut Boy, Dinas Pendidikan serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga baru bergabung menjadi satu perangkat daerah awal 2020 lalu. Namun, pada Februari dan Maret sudah tidak ada anggaran untuk sektor kepemudaan dan keolahragaan terkait peningkatan SDM.
Baik kegiatan fisik, nonfisik, jasmani maupun rohani. Di bidang kepemudaan, salah satu contoh upaya peningkatan SDM adalah dengan memberi pelatihan kewirausahaan kepada anak-anak muda agar memiliki nilai lebih. “Tapi itu tidak bisa dilakukan karena masalah anggaran dan juga tidak boleh tatap muka. Kemudian menyangkut masalah olahraga, itu juga tidak kita laksanakan,” imbuhnya.
Boy mencontohkan, tahun ini tidak dilaksanakan Porsenijar lantaran pandemi Covid-19. Begitu juga event olahraga lainnya seperti olimpiade.
Tahun depan, pihaknya masih akan menitikberatkan pada sektor pendidikan ketimbang kepemudaan dan olahraga lantaran anggaran yang terbatas. Kendati, anggaran tetap dialokasikan untuk hibah KONI, FORMI, dan NPC bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Walaupun diakui jumlahnya tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya.
Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga menyangkut bantuan anggaran. “Sekiranya ada anggaran dekonsentrasi, mohon diberikanlah,” pungkasnya. (Rindra Devita/balipost)
