Oleh Dr. I Wayan Artika, S.Pd., M.Hum.
Tampilnya Bapak Nadiem Makarim sebagai menteri memang cukup mengejutkan lebih karena latar belakang yang dipandang jauh dengan urusan pendidikan. Ternyata masih ada kejutan lain lewat kebijakan baru yang (sesungguhnya) amat fundamental.
Yang paling sulit dipahami oleh masyarakat dan bahkan oleh kalangan sekolah sendiri adalah “merdeka belajar”. Masyarakat, demikian pula halnya para guru merasa baik-baik saja. Tidak ada persoalan dalam kemerdekaan di sekolah. Siswa nyaman dan happy. Hubungan guru dan murid sudah sangat akrab.
Memang benar situasi interaksi sosial di sekolah sangat bagus namun hal ini adalah kondisi merdeka di permukaan saja. Di balik keadaan ini, praktik-praktik pendidikan negara masih membelenggu guru dan siswa secara struktural masif. Belenggu struktural adalah kondisi hegemoni yang kurang menguntungkan namun praktik ini memberi rasa nyaman bersama sehingga dirasakan bukan sebagai masalah. Keadaan inilah yang sulit dipahami. Karena itu, kebijakan merdeka belajar yang sebenarnya dalam arti luas adalah pendidikan yang memerdekakan; tetap (masih) membingungkan.
Satu contoh terjadinya belenggu struktural adalah penyeragaman di atas alasan standar-standar pendidikan. Hal ini ditetapkan di Jakarta dan idealnya diberlakukan nasional walaupun lewat pemaksaan karena kondisi-kondisi ekstrem antarwilayah. Standar-standar itu memang harus ada tetapi ketika digunakan harus diadaptasi lagi.
Keadaan ini terjadi sejak lama karena sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara sentralistik, berpusat di Jakarta. Paradigma bahwa kegiatan pendidikan di daerah adalah perpanjangan tangan pusat, yang dilaksanakan oleh birokrasi pendidikan di provinsi, kabupaten/kota, dan hingga kecamatan; mencipta kultur pendidikan yang top down atau pusat ke daerah atau pusat ke pelosok atau pinggiran yang jauh.
Arus balik pendidikan dari daerah ke pusat tidak ada. Karena itu inovasi-inovasi pendidikan lokal tidak pernah terjadi. Kalangan pendidikan di daerah takut melakukan perubahan karena tidak memiliki kemandirian, sebagai konsekuensi dari paradigma sentralisme pendidikan yang digerakkan oleh kontrol dan komando-komando birokrasi yang kaku.
Kondisi tersebut hendak dibongkar dengan konsep lawannya: merdeka belajar. Secara operasional, sekolah (guru dan siswa) sedang tidak merdeka dan sudah terjadi puluhan tahun. Merdeka belajar bukan saja kebebasan dalam belajar tetapi menciptakan sistem pendidikan yang secara struktural memang merdeka atau mandiri. Hal ini akan menciptakan sekolah-sekolah inovatif di berbagai daerah.
Mereka tumbuh merdeka di lokasi-lokasi di mana saja di Indonesia. Mereka tidak harus seragam seperti pernah terjadi pada “Sekolah Berstandar Internasional” pada masa lalu; tetapi unggul karena unik dan merdeka secara holistik pada konteks belajar. Keunggulan sekolah-sekolah tersebut terjadi karena sikap merdeka yang tumbuh dari dalam diri guru, kepala sekolah, dan siswa di sekolah tersebut.
Memutus mata rantai yang membelenggu adalah tujuan merdeka belajar yang bekerja pada dua tataran, yakni struktur birokrasi dan substansi pembelajaran. Angin segar perubahan mendasar berupa merdeka belajar telah dihembuskan dari pusat namun arus balik dari daerah belum ada.
Untuk itu, Bapak Menteri Nadiem Makarim terus bekerja keras dengan berbagai kebijakan dan aksi untuk menyukseskan merdeka belajar, seperti penyederhanaan administrasi, mengubah UN menjadi AKM (literasi dan numerasi), RPP tiga lembar, belajar di luar kampus, kampus mengajar perintis, sampai pada penyusunan peta jalan pendidikan.
Tidak seperti perubahan-perubahan kebijakan pendidikan pada kabinet sebelumnya, kali ini lebih bersambut karena dunia pendidikan (sekolah) telah mempekerjakan guru-guru generasi milineal. Mereka lebih cepat berubah tanpa harus dipaksa oleh atasan. Perubahan bagi mereka adalah kebutuhan dan kesadaran sosial menuju peningkatan hidup, meraih prestise secara terbuka di tengah gaya komunikasi sosial Revolusi 4.0.
Bergelimang limpahan informasi dan kemudahan akses, mereka berubah bukan dalam kerangka birokrasi yang digerakkan oleh kepala sekolah di tempatnya bekerja tetapi oleh arus informasi dan trend yang ada di media sosial. Mereka sudah terlatih belajar sendiri melalui berbagai saluran teknologi informasi. Kehadiran mereka dan peran yang dimainkan mulai menggeser dominasi guru-guru tua.
Karena itu, banyak kebijakan pendidikan Bapak Nadiem Makarim ditumpukan pada guru-guru milineal, seperti guru penggerak. Mereka tidak ada yang berwajah tua. Maka merdeka belajar terjadi dengan melakukan substitusi generasi dan terjadilah disrupsi guru. Akhirnya memang terbukti bahwa perubahan pendidikan hanya dapat dilakukan dengan “mengubur” guru-guru yang antiperubahan. Hal ini sebagai satu strategi untuk menggerakan kemerdekaan belajar secara nyata dan lokal, aman dari kontrol birokrasi yang tetap nyaman dalam status quo.
Guru penggerak yang diproyeksikan sebagai tipe leadership sekolah, misalnya menduduki posisi kepala sekolah, akan menjadi motor atau pusat pergerakan merdeka belajar pada satu lingkup sekolah. Sekolah dan seluruh aspek operasionalnya digerakkan oleh seorang guru penggerak yang merdeka. Maka hubungan sekolah dengan kantor atau dinas pendidikan di daerhnya, hanya akan bersifat semu. Sekolah akan menjadi benar-benar lembaga kecil yang terdiri atas beberapa gedung di atas lahan seluas beberapa hektar, berada di suatu desa atau kota kecamatan, yang mandiri atau merdeka di bawah kepemimpinan edukatif seorang guru penggerak.
Di sekolah-sekolah inilah, para guru bekerja secara merdeka untuk memerdekakan siswa dalam belajar. Hal ini masuk akal karena mustahil merdeka belajar dapat terjadi di sekolah-sekolah yang para gurunya terbelenggu secara birokratis dan administrasi.
Penulis Dosen Undiksha, Pegiat Gerakan Literasi Akar Rumput pada Komunitas Desa Belajar Bali
