MANGUPURA, BALIPOST.com – Adanya rencana Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno berkantor di Bali membawa harapan ke pelaku industri pariwisata Pulau Dewata. Namun, jadwal Menparekraf berkantor di Bali hanya 3 hari.
Sandiaga mulai berkantor di Bali pada Kamis (28/1) hingga 3 hari ke depan. Pada hari pertama ngantor di Bali, Menparekraf Sandiaga langsung memimpin rapat pimpinan (rapim) di Gedung Widyatula Kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali.
Rapat ini, digelar untuk membahas evaluasi kinerja mingguan. Usai menggelar Rapim, Sandiaga Uno mengajak para pelaku dunia usaha dan para profesional memikirkan untuk bekerja dari Bali.
Karena ada dua fungsinya pertama, selain bisa lebih efisien dan menikmati lebih lama Bali, juga akan bisa membantu sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. “Banyak saudara kita sekarang yang berat ya, prihatin. Tapi kami yakin dengan bergandengan tangan bekerja dari Bali dan berwisata di Indonesia saja kita bisa bangkit,” katanya.
Untuk berkantor di Bali rencananya dilakukan hingga hari Sabtu besok. Ada beberapa kegiatan yang disusun. Seperti mendengar langsung dari para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. “Kita akan mencoba beberapa bauran kebijakan salah satunya serta selain work from Bali juga bisa study from Bali. Ada beberapa kebijakan yang akan didiskusikan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan bekerjasama dengan Satgas COVID, sehingga dalam berkegiatan tetap mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya.
Pihaknya menegaskan berkantor di Bali dilakukan untuk mendengar langsung, sehingga memudahkan mengatur jadwal untuk berinteraksi. Karena sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali sangat terguncang dan di kuartal ke 3 kemarin minus 12 persen.
Ini koreksi terdalam yang pernah dirasakan oleh provinsi Bali. “Oleh karena itu saya ingin berpihak pada pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya provinsi merupakan penopang dari sektor parekraf kita. Saya harus hadir sendiri untuk mendengarkan langsung, dari pelakunya tanpa ada lapisan-lapisan birokrasi,” tegasnya. (Yudi Karnaedi/balipost)
