SINGARAJA, BALIPOST.com – Sedikitnya 3.200 lahan sawah di Buleleng diprediksi akan mengalami kekurangan pasokan air irigasi. Ini karena 29 lokasi bendung yang mengalirkan air irigasi ke lahan pertanian di Bali Utara kondisinya sekarang rusak sedang hingga berat.
Kerusakan bendungan di 23 Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut akibat dampak bencana alam yang terjadi pada Januari dan puncaknya Februari 2017 yang lalu.
Menyusul kerusakan puluhan bendungan akibat bencana alam itu belakangan mulai menimbulkan keresahan di kalangan petani. Apalagi, memasuki musim kemarau tahun ini, lahan sawah mereka memerlukan pasokan air irigasi dari bendung-bendung tersebut.
Sebenarnya, sejak awal musim kemarau ini petani di Buleleng berkali-kali memohon percepatan bantuan perbaikan kepada pemerintah daerah. Selain bersurat resmi, petani di daerah ini datang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) di Jalan Kartini, Singaraja.
Keinginan itu belum juga dipenuhi dalam waktu dekat ini. Hal ini karena berkaitan regulasi yang mengatur pemakaian anggaran tanggap darurat tidak bisa digunakan karena masa tanggap darurat sudah berakhir. Atas kondisi ini, perbaikannya diusulkan melalui program pasca bencana dan memerlukan waktu panjang.
Kepala Dinas PU-PR Buleleng Nyoman Suparta Wijaya Minggu (6/8) mengakui dirinya berkali-kali menerima pengaduan petani yang meminta percepatan perbaikan 29 bendung tersebut. Suparta mengatakan, rencana perbaikan 29 bendung itu sudah direncanakan dan menghitung kebutuhan dana yang diperlukan.
Diperkirakan dana yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan bendung itu sekitar Rp 8,9 miliar. “29 bendung itu merupakan aset PU-PR dan sejak terjadi bencana memang rencananya perbaikannya dari dana tanggap darurat, tapi itu tidak bisa karena masa itu sudah berakhir. Sekarang kami sudah membahas untuk perbaikannya perlu dana lumayan besar,” katanya.
Atas kondisi ini, Suparta untuk sementara akan memprogramkan perbaikan dengan mengutamakan kerusakan yang paling parah dan dampak dan kebutuhan mendesak. Nantinya mulai APBD Perubahan 2017 ini, pihaknya mulai memperbaiki kerusakan bendung di Bali Utara. Sementara, penanganan lanjutan akan diprogramkan melalui APBD induk 2018 mendatang.
Dengan upaya ini, diharapkan ribuan hektar yang diprediksi terdampak akibat bendung yang rusak itu bisa ditangani dan mengurangi resiko kekeringan di musim kering tahun ini. “Target kami melalui APBD perubahan ini kita perbaiki, cuma kita lakukan skala prioritas karena memang anggarannya belum mencukupi. Bagaimanapun irigasi ini sangat penting jangan sampai resiko kekeringan itu benar-benar terjadi karena kerusakan infrastruktur pertanian,” tegasnya. (mudiarta/balipost)
