MANGUPURA, BALIPOST.com – Rencana pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) terus dimatangkan. Bahkan, Pemkab Badung telah melakukan penandatangan Trasa Final dengan PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) terkait Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Pembangunan Jalan Lingkar Selatan.
Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta saat ditemui usai penandatanganan bertempat di Ruang Nayaka Gosana I Puspem Badung, Rabu (10/3),mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi terkait pembangunan jalan lingkar selatan. Bahkan, pihaknya berharap keberadaan jalan lingkar akan memberikan dampak ekonomi masyarakat sekitar.
“Kami akan tetap fokus dan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar. Bahkan, kami berharap agar ada rest area bagi warga sekitar untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian di sana,” katanya.
Sedangkan untuk simpang susun, diharapkan Giri Prasta ada konsep jalan utamanya, ada pejalan kakinya serta ada untuk sepeda. Sehingga untuk melakukan sebuah kajian membutuhkan waktu yang lama agar pada saat eksekusi tidak ada lagi masalah maupun gangguan.
“Kami sependapat jangan mengganggu fasilitas umum. Bila perlu dengan adanya trasa jalan ini kita mendukung fasilitas umum dengan catatan jangan sampai ada fly over, karena memang adat kita seperti itu,” tegasnya.
Sedangkan Dirut PT. PII M. Mahid Sutopo mengatakan pihaknya mendapatkan mandat dari Menteri Keuangan untuk memberikan pendampingan dalam pelaksanaan KPBU Jalan Lingkar Selatan ini. Melalui fasilitas ini PT. PII mendapatkan kesempatan untuk bisa melibatkan konsultan yang akan melakukan pengkajian dari aspek teknis, aspek finansial dan aspek hukum.
“Kami sudah siapkan konsultan yang sudah sangat pengalaman di tingkat internasional maupun nasional dan ada juga tim dari Singapura yang akan memberikan pendampingannya, serta Bapak Sekda Badung yang terus memberikan arahan- arahan dan Bapak Kadis PUPR Badung yang langsung terjun ke lapangan untuk melaksanakan kunjungan lapangan,” terangnya.
Menurutnya, telah ada kajian yang namanya OBC disiapkan oleh Bappenas dan menjadi landasan dan disempurnakan dengan kondisi lapangan menjadi masukan kajian di tahap berikutnya. “Kami juga sudah ada koordinasi dengan Direktorat Keuangan Daerah untuk meminta kejelasan dan yang paling penting untuk menetapkan trasa ini,” pungkasnya. (Parwata/balipost)
