SEMARAPURA, BALIPOST.com – Sejumlah anggota dewan masih belum menerima, kenapa Kepulauan Nusa Penida, Klungkung, tak masuk zona hijau. Padahal, kebijakan FCC (Free COVID Corridor) ini setidaknya dapat memberi harapan baru bagi seluruh pelaku pariwisata setempat.
Dewan juga mempertanyakan indikator zona hijau itu dan lemahnya kekuatan lobi pemerintah daerah, sehingga kesempatan untuk bangkit ini pupus lagi.
Menurut Anggota DPRD Klungkung Ketut Gunaksa, Senin (22/3) tak masuknya Nusa Penida sebagai zona hijau jelas tak adil. Padahal pelaku pariwisata Nusa Penida tak akan mampu bertahan dan menunggu lebih lama lagi.
Sejak Nusa Penida dikenal sebagai daerah tujuan wisata, masyarakat setempat sudah menggantungkan hidup dari pariwisata. Ia mengaku kecewa, baik dengan pemerintah pusat dan daerah, yang seolah-olah hanya bisa menunggu, tanpa mampu memberi kepastian solusi yang jelas, bagi keberlangsungan hidup masyarakat Nusa Penida, khususnya dari pelaku pariwisata.
Jangan sampai ada kesan, ketiga titik itu sebagai zona hijau FCC yang kemudian diperbolehkan menerima wisatawan nusantara dan mancanegara. Kemudian yang lainnya seperti Nusa Penida dianggap zona merah dan belum layak dikunjungi, baik oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara.
“Nusa Penida daerah kepulauan. Daerah terisolir sesungguhnya lebih mudah diawasi, karena akses masuknya terbatas. Sehingga proses screnning juga lebih mudah. Angka paparan korona sangat rendah. Nusa Penida ini riil zona hijau COVID-19, tetapi bukan zona hijau pariwisata, kan aneh,” kata Gunaksa
Terbukti dari Data Dinas Kesehatan Klungkung menunjukkan bahwa dari 16 desa di Kecamatan Nusa Penida, 13 desa atau 81,25 persen zona hijau dan 3 desa zona atau 18,75 zona kuning. Bahkan, cakupan desa-desa zona hijau di Nusa Penida ini terluas di Klungkung.
Karena di kecamatan lain, seperti Kecamatan Klungkung total 18 desa, 8 zona hijau atau 44,44 persen dan 10 zona kuning atau 55,55 persen. Banjarangkan total 13 desa, 7 zona hijau atau 53,85 persen dan 6 desa zona kuning atau 46,15 persen.
Dawan dari total 12 desa, 6 desa zona hijau atau 50 persen dan 6 desa zona kuning atau 50 persen.
Maka, menurut Bendesa Jungut Batu ini seharusnya yang riil zona hijau COVID-19, yang langsung menjadi zona hijau pariwisata. Itu baru tepat. Sebagai bentuk dukungan aspirasi para pelaku pariwisata Nusa Penida, Gunaksa menyerukan agar segera dibuka seluruh akses wisata ke Nusa Penida.
Tidak hanya bagi wisatawan nusantara, tetapi juga untuk wisatawan mancanegara. Tentu dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Maka, pemerintah daerah tak bisa hanya terus terusan menunggu arahan pusat. Tetapi, harus ada solusi konkrit yang bisa dirasakan oleh pelaku pariwisata saat ini.
“Jangan menunggu masyarakat Nusa Penida benar-benar kelaparan. Mereka sudah menjerit tidak berdaya, selain perekonomian terpuruk, kehilangan lapangan pekerjaan, usaha tutup semua sudah menjadi bangkrut,” tegasnya.
Gunaksa menambahkan, jika belum juga berani mengambil keputusan dan kebijakan yang bisa membantu mereka, ia mempertanyakan apa bedanya dengan situasi pasar-pasar swalayan dan pertokoan yang saat ini terus ramai. Ia percaya COVID-19 itu ada, tetapi kita tidak perlu terus-menerus ketakutan secara berlebihan.
Jangan pula menganggap remeh dan tetap waspada. Maka, Gunaksa mengaku menunggu langkah strategis Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, dalam memberi jalan tengah terhadap persoalan ini.
Berikan akses seluas-luasnya bagi wisatawan ke Nusa Penida. Dengan catatan tetap menerapkan prokes yang super ketat. “Saya berharap ada langkah khusus dari bapak Bupati Klungkung untuk mengatasi persoalan ini,” tutup Gunaksa seraya mendorong agar pelaksanaan vaksinasi bagi pelaku pariwisata Nusa Penida segera dituntaskan. (Bagiarta/balipost)
