Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin. (BP/Dokumen)

JAKARTA, BALIPOST.com – Indonesia sudah setahun ini menangani pandemi COVID-19 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Saat dilakukan survei oleh Center for Political Communication Studies (CPCS), ternyata tingkat kepuasan publik cukup tinggi.

Dikutip dari Kantor Berita Antara, hasil survei CPCS menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf mencapai 70,7 persen.

“Di tengah situasi pandemi COVID-19 dan pertumbuhan ekonomi yang masih bergerak negatif, publik menilai Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahannya telah mengambil langkah-langkah yang paling tepat,” kata Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta SK, Senin (22/3).

Baca juga:  Dari Bupati Badung Keluarkan SE PPKM hingga Balapan Liar dan Tajen Masih Marak

Setahun pandemi COVID-19, kata dia, publik menilai pemerintahan periode kedua Jokowi yang berpasangan dengan KH Ma’ruf Amin bekerja keras mengatasi krisis kesehatan dan dampak ekonomi yang ditimbulkan. Bagi masyarakat, lanjut Okta, pandemi merupakan fenomena global yang tidak hanya dirasakan di Indonesia.

“Tiap-tiap negara harus mencari jalan keluar yang paling tepat, terkait dengan sumber daya yang tersedia dan risiko-risiko yang dapat ditimbulkan,” katanya.

Pada awal pandemi, sebagian kalangan menyerukan pemerintah untuk mengambil langkah ekstrem berupa “lockdown” atau karantina wilayah. Namun, kata dia, Presiden Jokowi memutuskan opsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB), mengingat beratnya pukulan terhadap sektor-sektor ekonomi jika pemerintah memberlakukan lockdown.

Baca juga:  Pasien Positif COVID-19 di Badung Bertambah, Ini Sebarannya

Tanpa lockdown sekalipun, perekonomian terjun bebas hingga berujung pada resesi. Sementara itu kurva terus naik hingga menembus 1 juta kasus konfirmasi positif COVID-19.

“Angka ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sebesar 25,4 persen. Ini mewakili masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan kritik terhadap penanganan pandemi di sektor kesehatan,” kata Okta.

Sisanya, tambah dia, masih ada yang menyatakan tidak tahu/tidak jawab 3,9 persen. Ia menambahkan, publik masih melihat bagaimana upaya vaksinasi yang tengah digencarkan pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus.

Baca juga:  BPPD Badung Tetap ke Berlin Padahal ITB Berlin Batal, Ini Kata Wagub Bali

“Begitu pula dengan langkah-langkah pemulihan ekonomi agar pertumbuhan bisa kembali ke era sebelum pandemi,” tutur Okta.

Survei CPCS dilakukan pada 5-15 Maret 2021, dengan jumlah responden 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Survei dilakukan melalui sambungan telepon terhadap responden yang dipilih secara acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error survei sebesar ±2,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen. (kmb/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *