JAKARTA, BALIPOST.com – Menkeu Sri Mulyani Indrawati disela pembukaan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) serta Peluncuran Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Jakarta, Senin (5/4) memaparkan empat tujuan akselerasi transformasi digital melalui percepatan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi (TIK) di Indonesia.
Tujuan pertama adalah penyelenggaraan sistem pemerintahan sehingga dukungan fiskal dilakukan agar seluruh desa, kecamatan, puskemas, sekolah, polsek dan koramil bisa ditransformasikan secara digital.
Tujuan kedua yaitu untuk mewujudkan public service yang efisien dan cepat terutama di bidang pendidikan dan kesehatan sehingga TKDD (transfer ke daerah dan dana desa) didesain agar dana operasi sekolah dan kesehatan untuk puskemas bisa menggunakan fasilitas digitalisasi ini.
Tujuan ketiga adalah untuk mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan layanan bersama atau share service mengingat hal ini merupakan ciri penting dalam transformasi digital.
Tujuan keempat adalah mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas terutama mereka yang masih belum memiliki akses internet di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).
“Kita tahu tantangan Indonesia semakin meningkat dengan adanya pandemi dan era digitalisasi bahkan pandemi mempercepat disrupsi revolusi industri 4.0,” katanya, dikutip dari kantor berita Antara.
Ia menyebutkan strategi untuk 2021 adalah menyediakan base transceiver station (BTS) di 5.503 lokasi desa 3T, akses internet 12.077 poin, palapa ring level agreement dan utilisasi baik di bagian barat dan timur di atas 30 persen sampai 40 persen, serta literasi digital untuk 295 ribu orang. “APBN 2021 untuk belanja K/L sebesar Rp17 triliun dan TKDD Rp9 triliun. Ini merupakan suatu bagian dari rencana lima tahun dalam rangka menjangkau seluruh daerah di Indonesia supaya bisa terkoneksi internet,” jelasnya.
Ia menyebutkan belanja per tahun bisa capai Rp16 triliun sampai Rp17 triliun hingga 2024 agar 9.113 desa di daerah 3T, 93.900 sekolah dan pesantren, 3.700 puskemas, 6.000 polsek dan koramil, serta 47.900 desa dan kecamatan dapat terkoneksi oleh internet.
“Itu inti dari transformasi berkeadilan yaitu transformasi digital. Apabila belanja di bidang infrastruktur untuk konektivitas digital bisa dibangun maka itu butuh anggaran belanja sangat besar baik belanja melalui K/L hingga TKDD,” katanya. (kmb/Balipost)
