JAKARTA, BALIPOST. com – Isu reshuffle kabinet kembali berhembus pascadisetujuinya pembentukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan juga Kementerian Investasi oleh DPR. Bahkan dalam sepekan terakhir, isu ini makin santer terdengar.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang diminta konfirmasinya memastikan tidak ada agenda Presiden Joko Widodo reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (21/4). Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara mengatakan agenda Presiden Joko Widodo pada Rabu adalah melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat. “Besok Presiden kunjungan kerja ke Jawa Barat,” ujar Pratikno.
Pratikno enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai wacana perombakan kabinet ke depannya, setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pembentukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan juga Kementerian Investasi. “Ditunggu saja,” ujarnya.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga menekankan bahwa pada Rabu esok, agenda Presiden adalah bertolak ke Jawa Barat. “Yang ngomong sudah dua (dua orang),” katanya, merujuk pada dirinya dan Mensesneg Pratikno.
Wacana perombakan kabinet kembali mengemuka ketika sidang paripurna DPR pada Jumat (9/4) menyetujui pembentukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan juga Kementerian Investasi.
Pembentukan dua kementerian itu sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang membahas surat dari Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.
Rapat Bamus DPR itu menghasilkan keputusan penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Sebelum persetujuan DPR itu, terdapat dua kementerian yang masing-masing menaungi pendidikan dan riset, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin Nadiem Makarim, dan juga Kementerian Riset dan Teknologi yang dipimpin Bambang Brodjonegoro.
Kementerian Investasi pun merupakan lembaga dengan nomenklatur baru. Pemerintah sudah memiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dipimpin Bahlil Lahadalia dan juga Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan. (kmb/balipost)
