Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (BP/Antara)

JAKARTA, BALIPOST.com – Realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 telah mencapai Rp134,07 triliun atau 19,2 persen dari total pagu sebesar Rp699,43 triliun per 16 April. “Kalau dibandingkan Februari Rp24,6 triliun ini kenaikan yang sangat tinggi,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dikutip dari kantor berita Antara, Kamis (22/4).

Realisasi sebesar Rp134,07 triliun itu meliputi bidang kesehatan Rp18,59 triliun, perlindungan sosial Rp47,92 triliun, program prioritas Rp14,9 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp37,71 triliun, serta insentif usaha Rp14,95 triliun.

Realisasi bidang kesehatan Rp18,59 triliun merupakan 11 persen dari pagu Rp175,2 triliun meliputi diagnostik testing dan tracing, therapeutic untuk biaya perawatan 99 ribu pasien, insentif nakes, obat COVID-19, komunikasi untuk kampanye 3M, 3T dan vaksinasi serta bantuan iuran JKN untuk 17,96 juta orang.

Baca juga:  Didukung BRI, Segini Potensi Perputaran Ekonomi FIFA Match Day Indonesia vs Argentina

Realisasi perlindungan sosial Rp47,92 persen merupakan 32 persen dari pagu Rp150,88 triliun meliputi PKH untuk 9,7 juta KPM, Kartu Sembako untuk 15,93 juta KPM, BST untuk 9,59 juta KPM, BLT Desa untuk 2,45 juta KPM, Kartu Prakerja untuk 2,4 juta orang, serta bantuan kuota internet untuk 26,99 juta siswa dan pendidik.

Kemudian untuk realisasi program prioritas Rp14,9 triliun merupakan 12 persen dari pagu Rp125,17 triliun meliputi padat karya K/L untuk 272,1 ribu naker, ketahanan pangan untuk program food estate dan irigasi, serta ICT untuk penyediaan infrastruktur TIK dan penyiaran publik.

Baca juga:  Penyesuaian Regulasi Karena Virus Selalu Bermutasi

Kemudian kawasan industri untuk pengembangan kawasan strategis dan program penanaman modal serta pariwisata untuk KSPN, ekowisata, dan pelatihan SDM.

Selanjutnya untuk dukungan UMKM dan korporasi yang terealisasi Rp37,71 triliun merupakan 20 persen dari pagu Rp191,13 triliun meliputi BPUM kepada 6,6 juta usaha, serta IJP UMKM untuk KMK dijamin sebesar Rp6,82 triliun.

Kemudian IJP Korporasi untuk KMK dijamin Rp19 miliar serta penempatan dana pada bank dengan total penyaluran kredit sejak 2020 mencapai Rp359,99 triliun kepada 5,05 juta debitur per 26 Maret 2021.

Baca juga:  Imigrasi Mataram Dirikan Posko Pengawasan OA di Kawasan Wisata Gili Trawangan

Terakhir adalah realisasi insentif usaha sebesar Rp14,95 triliun yang merupakan 26 persen dari pagu Rp56,72 triliun meliputi PPh Final UMKM DTP untuk 248.275 WP dan PPh 21 DTP untuk 88.235 pemberi kerja.

Kemudian pengurangan angsuran PPh 25 untuk 63.530 Wajib pajak, pengembalian pendahuluan PPN untuk 367 WP, serta penurunan tarif PPh Badan yang dapat dimanfaatkan seluruh WP Badan. (Kmb/Balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *