DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli berkomitmen membangun pariwisata lebih baik ke depan. Sektor pariwisata ini disebut-sebut menjadi salah satu prioritas Pemkab.
Bahkan Pemkab berupaya menciptakan pariwisata Bangli yang murah, namun berkualitas. Sayangnya hingga saat ini belum ada gebrakan signifikan dari pemerintah daerah untuk merealisasikan upaya tersebut.
Justru persoalan demi persoalan muncul. Salah satunya masalah pungutan retribusi yang ada di Kintamani.
Belum ada solusi soal pungutan retribusi yang kerap menjadi sumber permasalahan ini. Keluhan adanya pungutan tersebut, bahkan sempat muncul di media sosial (medsos).
Para wisatawan yang melewati objek wisata Geopark Batur di Kintamani, dikenai pungutan di depan berupa tiket masuk. “Hal ini yang saya selalu kritik. Sebab secara psikologis orang itu (para wisatawan, red) akan berpikir kalau berwisata ke Kintamani ternyata besar sekali biayanya (mahal),” kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bangli, Dr. I Ketut Mardjana belum lama ini.
Ia menilai dengan adanya pungutan retribusi di depan, sangat menghambat perkembangan pariwisata Bangli, khususnya di Kintamani. Guna menghilangkan kesan mahal itu, Pemkab harus mengambil langkah bijak.
Pungutan retribusi tersebut mesti dilakukan di belakang. Artinya genjot pajak hotel dan restoran (PHR) dan dipasangi alat sehingga bisa mendeteksi berapa tamu yang datang dan penjualan setiap usaha. “Mungkin ini akan jauh lebih besar daripada pungutan di depan,” ucapnya.
Ia berharap Pemkab Bangli memikirkan hal ini jika ingin memajukan sektor pariwisata. Sebab, pontensi pariwisata ini sangat luar biasa dan merupakan satu-satunya di dunia memiliki kaldera yang begitu indah. “Intinya potensi pariwisata di Bangli sangat luar biasa,” imbuhnya. (Pramana Wijaya/balipost)
