DENPASAR, BALIPOST.com – Sirine peringatan tsunami menjadi komponen paling penting untuk menekan dampak tsunami yang semakin meluas. Sebab, saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali tidak lagi menerapkan level peringatan dini tsunami, seperti waspada, siaga dan awas.
Maka, setiap ada potensi tsunami, sirine akan aktif. Kendati demikian, sampai saat ini Bali hanya memiliki 9 buah sirine.
Padahal, saat ini di Bali terdapat 153 desa yang masuk dalam kategori bahaya tsunami. “Kita di Bali baru memiliki 9 buah sirine, padahal saat ini di Bali terdapat 153 desa yang masuk dalam kategori bahaya tsunami. Mudah-mudahan ke depan kita memiliki sirine yang menjangkau seluruh wilayah, yang benar-benar berada di zona bahaya,” ujar Sekretaris BPBD Provinsi Bali, Gede Teja saat meninjau simulasi penanganan gempa dan tsunami di Kantor BPBD Provinsi Bali, Senin (26/4).
Dijelaskan, saat ini di Bali terdapat 153 desa yang masuk dalam kategori bahaya tsunami. Desa itu tersebar di semua wilayah pesisir kabupaten/kota di Bali. Kecuali Kabupaten Bangli karena tidak memiliki pantai.
Untuk sementara pemasangan 9 buah sirine peringatan tsunami diprioritaskan di kawasan padat penduduk dan kawasan pariwisata. Seperti, ITDC Nusa Dua, Kedonganam, Seminyak, Siririt dan Tanah Lot.
“Idealnya memang seluruh desa yang masuk kategori bahaya tsunami memiliki sistem peringatan dini tsunami. Itu PR kita ke depan,” tandasnya.
Dijelaskan, dalam peringatan dini tsunami terdapat dua komponen. Pertama, komponen struktural yang dikelola BMKG, yakni alat-alat di dasar samudera seperti sensor yang menganalisa gelombang, termasuk CCTV.
Kedua, komponen kultural yang bersifat desiminasi, dikelola Pemerintah Daerah. Komponen ini yang memberi informasi kepada masyarakat dan memberi perintah evakuasi kepada masyarakat. (Winatha/balipost)
