JAKARTA, BALIPOST.com – Libur Lebaran akan segera berlangsung. Di tengah kekhawatiran melonjaknya kasus saat libur panjang ini, Presiden Joko Widodo, kembali meminta kepala daerah mewaspadai potensi peningkatan kasus penularan COVID-19.
Dalam arahan secara virtual di Istana Negara yang dilakukan Rabu (28/4), dikutip dari Kantor Berita Antara, Jokowi meminta para kepala daerah mencermati kasus lonjakan penularan COVID-19 yang terjadi di negara seperti India. “Saya ingat di bulan Januari, saat itu India berhasil menurunkan sampai ke 10 ribu kasus per hari. Tetapi kita tahu hari-hari ini terjadi sebuah lonjakan yang sangat eksponensial di India menjadi 350 ribu kasus aktif per hari. Ini yang menjadi kehati-hatian kita semua,” katanya.
Presiden menekankan pentingnya para kepala daerah memantau secara seksama perkembangan kasus penularan virus corona di wilayahnya dan segera melakukan upaya pengendalian jika terjadi peningkatan kasus.
Dia meminta para kepala daerah meningkatkan kewaspadaan menjelang Hari Raya Idul Fitri mengingat tahun lalu masa libur Lebaran disertai dengan peningkatan kasus penularan COVID-19.
“Ingat tahun lalu? Ada empat libur panjang yang kenaikannya sangat melompat. Idul Fitri tahun lalu naik sampai 93 persen, libur Agustus tahun lalu naik sampai 119 persen, libur Oktober naik 95 persen, libur tahun baru kemarin naik sampai 78 persen. Oleh sebab itu, hati-hati,” katanya.
Kepala Negara meminta para kepala daerah mengintensifkan sosialisasi larangan mudik Lebaran dan kampanye protokol kesehatan guna mencegah peningkatan kasus penularan virus corona. “Sebelum ada larangan mudik, yang mau mudik itu 89 juta orang, kurang lebih 33 persen dari penduduk kita. Begitu ada larangan mudik, turun menjadi 11 persen, tetapi angkanya masih 29 juta,” katanya.
“Begitu kita sosialisasi, kita sampaikan, gubernur, bupati, wali kota juga menyampaikan mengenai larangan mudik, turun menjadi tujuh persen, tapi angkanya juga masih besar 18,9 juta orang yang masih akan mudik,” ia melanjutkan.
Presiden juga mengatakan bahwa kegiatan vaksinasi massal harus terus dijalankan di daerah. Pemerintah pusat berusaha menyediakan pasokan vaksin supaya daerah bisa mempercepat penuntasan vaksinasi.
“Vaksinasi di daerah jangan sampai ada yang berhenti. Tugas pemerintah pusat adalah bagaimana menyiapkan vaksinnya. Tapi kalau ada vaksin jangan sampai ada yang distok, stok itu cukup lima persen. Segera disuntikkan ke masyarakat dan target prioritas,” katanya. (kmb/balipost)
