MANGUPURA, BALIPOST.com – Ketua DPR RI Setya Novanto, mengatakan ada begitu banyak tantangan untuk menyukseskan agenda pembangunan berkelanjutan Tahun 2030, salah satunya diantaranya adalah kemiskinan. Konflik maupun aksi kekerasan dan terorisme juga menjadi tantangan lain yang dihadapi, karena dapat membalikan kemajuan pembangunan yang telah dicapai oleh sebuah negara.
Karena itu, diharapkan konferensi World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals (SDGs) yang berlangsung 6-7 September 2017, di Bali ini mampu merumuskan dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan merata, sehinga tidak ada pihak yang ditinggalkan. ”Saya mendorong forum ini mewujudkan masyarakat dunia yang bebas dari ketakutan. Karena saya menyadari, pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa adanya perdamaian,” kata Ketua DPR RI Setya Novanto saat membuka World Parliamentary Forum on Sustainable Development (Forum Parlemen Dunia) di Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Rabu (6/8).
Menurutnya, upaya mencegah dampak buruk perubahan iklim juga perlu dilakukan agar kelangsungan pembangunan di suatu negara tidak terganggu. Penanganan perubahan iklim, tambahnya, hendaknya mencerminkan keseimbangan dan keadilan, serta tidak menghambat pembangunan negara berkembang. Untuk itu Novanto berharap berharap forum ini, juga memberikan inspirasi bagi Parlemen Dunia mengintegrasikan tindakan terkait perubahan iklim kedalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional di negaranya masing-masing.
Tentu masih banyak lagi tantangan kompleks yang dihadapi. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan, termasuk Parlemen, harus menjalin kemitraan kolaboratif untuk melaksanakan rencana aksi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. ”Peran penting Parlemen dapat dilakukan melalui penetapan legislasi dan pengesahan anggaran serta memastikan adanya akuntabilitas pelaksanaan Agenda Pembangunan Berkelanjutan berjalan efektif,” tegasnya.
World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals (SDGs) yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center, 6-7 September 2017, dengan tema “Achieving the 2030 Agenda through Inclusive Development” melibatkan 47 Parlemen dari berbagai negara diantaranya Bhutan, Chile, Fiji, Ghana, India, Zimbabwe, Canada, Ecuador, Iran, Jordan, Mexico, Portugal, Qatar, Korea Selatan, dan Turki. 19 Observer, antara lain ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), UNDP, European Union, dan Migran Care. Dengan total partisipan sebanyak 285 orang. (Hardianto/balipost)
