MANGUPURA, BALIPOST.com – Presiden Joko Widodo mengatakan regulasi yang ada di Indonesia saat ini sudah terlalu banyak. Karena terlalu banyaknya aturan, di antara peraturan yang ada seringkali tumpang tindih satu dengan lainnya dan justru menjadi penghambat.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat menjadi pembicara kunci pada Rapat Komisi Asia Ikatan Notaris Internasional (CAAsUINL) dan Seminar Internasional Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (8/9).
Aturan-aturan itu terutama terkait dengan masalah perizinan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya keras untuk terus menyederhanakan proses perizinan agar semakin mudah dan cepat.
Karena negara yang mampu memenangkan persaingan ialah yang dapat memberikan pelayanan yang cepat. “Kita juga harus ingat bahwa negara ini terlalu banyak aturan. Saya suruh hitung ada 42 ribu regulasi. Ada yang tumpang tindih, ada yang menghambat. Ada yang di pusat, di kementerian, dan di daerah. Inilah negara kita, negara penuh dengan peraturan,” ungkap Jokowi.
Kepala Negara mengungkapkan, berurusan dengan hal perizinan dan notaris bukanlah hal baru baginya. Sebab, ia pernah berprofesi sebagai pengusaha yang mengharuskannya berurusan dengan proses perizinan.
Pengalaman itulah yang membuat dirinya tersadar bahwa pengurusan izin di Indonesia masih dirasa sukar dan berbelit-belit. “Begitu panjangnya prosedur pengurusan izin di Indonesia. Mengurus satu surat izin saja bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Bolak-balik datang ke kantor pemerintahan selalu disampaikan, ‘belum selesai, ditunggu saja,'” cerita Jokowi.
Maka itu, sejak di awal pemerintahannya, Jokowi bersama jajarannya bertekad membenahi persoalan ini. Apalagi saat ini Indonesia memiliki sejumlah momentum yang mendukung arah reformasi dan perubahan yang terus diupayakan. “Oleh sebab itu, saya nanti akan meminta bertemu lagi dengan Ikatan Notaris Indonesia untuk bersama-sama menyelesaikan, melihat regulasi-regulasi mana yang mengganggu yang bisa dihilangkan,” lanjutnya.
Pembenahan dan penyederhanaan aturan dan perizinan merupakan sebuah pekerjaan besar yang harus dihadapinya. Untuk itu, Jokowi seluruh pihak untuk memberikan masukan-masukan yang dapat membantu pemerintah dalam mengupayakan solusi dan penyelesaian.
Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi, Presiden Joko Widodo juga meminta diterapkannya teknologi informasi yang telah terbukti dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Tanpa hal itu, Indonesia dinilainya akan semakin tertinggal jauh dengan negara tetangga. “Karena tanpa itu percuma kita berbicara masalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kemudahan berusaha menjadi kunci bagaimana membuka lapangan pekerjaan dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat,” ujarnya di penghujung sambutan.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala BKPM Thomas Lembong, Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta dan Ketua Umum INI Yualita Widyadhari. (Hardianto/balipost)
