DENPASAR, BALIPOST.com – Pernyataan Presiden RI Joko Widodo bahwa pembelajaran tatap muka (PTM) mungkin dilakukan, setelah pelajar mendapat vaksinasi 100 persen, mendapat respons positif dari praktisi pendidikan. Terlebih bagi sekolah kejuruan, PTM terbatas penting dilangsungkan. Tentu dalam pelaksanaannya, protocol kesehatan (prokes) mesti diterapkan secara ketat.
Kepala SMKN 1 Denpasar I Ketut Suparsa, S.T., M.T. Sabtu (21/8) menyampaikan, apabila vaksin menjadi syarat untuk bisa melaksanakan PTM, tentunya yang harus disiapkan oleh sekolah yaitu bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait, supaya seluruh siswa sudah divaksin dosis kedua. Dengan demikian, PTM segera bisa dilangsungkan.
Terlebih bagi sekolah, PTM terbatas sangat penting dilaksanakan. Sebab, setiap kompetensi mesti dapat ditunjukkan oleh siswa sebagai unjuk kerja dan kemampuan hands on yang terampil. “Tentu dalam pelaksanaannya tetap melaksanakan prokes dengan ketat untuk mencegah penularan covid-19 di sekolah. Dalam hal ini tim satgas sekolah melakukan pengawasan,” ujarnya.
Selain itu jumlah rombel dibatasi sesuai kapasitas ruangan yaitu 50 persen saja dan jam tatap muka yang terbatas hanya 30 menit per jam pelajaran. Agar tidak menjadi klaster penyebaran COVID-19 di sekolah, satuan pendidikan harus menyiapkan sarana dan prasarana prokes. Seperti alat pengukur suhu tubuh.
Ketika siswa tiba di sekolah, suhu tubuhnya dicek. Jika ada yang suhu tubuh di atas 37, tidak boleh mengikuti PTM.
Demikian juga kalau ada keluarganya yang sakit atau terkonfirmasi positif COVID-19, siswa yang bersangkutan tidak dibolehkan mengikuti pelajaran secara luring atau tatap muka.
Sementara itu dikutip dari berita Bali Post, Jumat (20/8), Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) juga mengapresiasi rencana PTM tersebut. Terlebih, siswa di Denpasar sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19.
Plt. Kepala Disdikpora Denpasar, IGN Eddy Mulya mengungkapkan sampai saat ini vaksinasi dosis pertama, pelajar dengan usia 12 ke atas di Denpasar sudah mencapai 100 persen. Sedangkan untuk dosis kedua, sedang berjalan.
Dipastikan dalam waktu dekat ini vaksinasi dosis kedua juga segera tuntas. Soal PTM, pihaknya belum bisa memastikan kapan bisa dimulai. Karena juga mesti melihat kebijakan yang diambil pemerintah daerah, termasuk provinsi. .
Tentu, kebijakan ini juga mengacu pada prinsip-prinsip yang mengutamakan keselamatan siswa, pendidik, serta masyarakat secara umum. “Berbicara PTM, intinya bahwa tetap mengedepankan prokes. Kesehatan masyarakat, peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidik menjadi yang utama. Selain itu, kita juga melihat kebijakan daerah dan kondisi Bali secara umum dan Denpasar secara khusus. Prinsipnya, kami tetap melakukan evaluasi PJJ yang mengarah pada proses pembelajaran tatap muka terbatas,” ujar Eddy Mulya. (Subrata/balipost)
Ketut Suparsa (BP/istmewa)
