JAKARTA, BALIPOST.com – Keterpaduan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi salah satu output Rencana Kerja Bappenas Tahun 2022. Hal itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
“Di dalam masterplan Bappenas, pembangunan diperkirakan 15-20 tahun. Jadi kita tinggal membagi segmentasinya, mulai kapan atau kapan dimulai. Jadi itu yang kita coba selesaikan,” katanya dalam rapat kerja dengan komisi XI DPR RI di Jakarta, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, Rabu (1/9).
Menteri Suharso menyampaikan RUU IKN sudah selesai disiapkan dan telah dibahas antar kementerian/lembaga. Pelaksanaan pemindahan IKN, lanjutnya, tergantung pada perkembangan kondisi pandemi COVID-19.
Selain keterpaduan rencana pemindahan satu output yang menjadi Rencana Kerja Bappenas Tahun 2022 adalah kesiapan Badan Otorita untuk pemindahan IKN. “Otorita IKN tersebut telah dibahas antara kementerian/lembaga dan draft Perpres telah disiapkan dan akan disesuaikan dengan UU IKN,” ungkapnya.
Suharso juga menyampaikan perkembangan terkini dalam persiapan rencana pemindahan IKN terus dilaksanakan, seperti pemutakhiran desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dilengkapi penyesuaian tahapan pemindahan ASN, TNI, BIN, Polri dan permodelan skala detail. Kemudian basic design pada skala detail 1:5.000 untuk perumahan dan perkantoran.
Selain juga penyusunan rencana tata bangun dan lingkungan serta rencana land development untuk KIPP yang dilaksanakan pada Agustus 2021.
Rencana pemindahan IKN merupakan satu dari delapan kegiatan utama Rencana Kerja Bappenas Tahun 2022 berdasarkan fungsi perencanaan. Bappenas juga akan melakukan koordinasi penyusunan RKP tahun 2023, persiapan penyusunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. “Kemudian koordinasi strategis pengembangan geopark, koordinasi Satu Data Indonesia, dan penyusunan peta jalan transformasi ekonomi Indonesia pasca COVID-19,” lanjut Suharso.
Sedangkan dua kegiatan utama lainnya adalah penyusunan masterplan food estate dan koordinasi percepatan pembangunan Papua berdasarkan Inpres No.9/2020 dan UU No.2/2021. (Kmb/Balipost)
