Made Rentin. (BP/iah)

DENPASAR, BALIPOST.com – Penanganan COVID-19 di Bali menggunakan unsur pentahelix, yaitu pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media. Pelibatan dari desa adat hingga mahasiswa dilakukan guna mempercepat putusnya penyebaran COVID-19.

Menurut Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Bali, Made Rentin, dalam webinar yang disiarkan kanal YouTube BNPB Indonesia, Jumat (3/9), pendekatan pentahelix di Bali sangat solid. Pihaknya disupport luar biasa dalam penanganan COVID-19 oleh akademisi dan perguruan tinggi lewat pelibatan SDM kesehatan untuk penanganan COVID-19, dari proses tracing, testing, dan treatment (3T).

Contohnya, belum lama ini bekerjasama dengan psikolog, diberikan pendampingan pada warga Bali yang terkonfirmasi positif. Termasuk, konsultasi secara online yang diinisiasi oleh Fakultas Kedokteran Unud.

Baca juga:  Pemimpin Harus Berani Subsidi Penuh Petani Bali

Ia menjelaskan sejauh ini, perguruan tinggi sangat mendukung upaya penanganan COVID-19. Termasuk, pihaknya membekali soal perubahan perilaku terkait ketaatan protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan) dan vaksinasi ke mahasiswa-mahasiswi yang melakukan KKN Tematik sehingga bisa menyosialisasikan ke masyarakat.

“Kami juga mendorong warga, terutama sasaran kelompok riskan, kelompok berisiko tinggi di Bali itu adalah lansia. Karena dari sisi target masih sangat minim capaiannya untuk vaksinasi,” jelas Rentin yang juga Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali.

Baca juga:  Korban Jiwa COVID-19 Nasional Masih Puluhan

Ia mengatakan upaya ini yang sedang dikuatkan melalui mahasiswa yang sedang KKN tematik di hampir 716 desa yang ada di Bali. “Mereka kita bekali, bagaimana untuk mendorong orangtua dan para lansia agar mau dan diajak mendapatkan vaksinasi,” terangnya.

Sementara itu, soal pelibatan desa adat, ia mengungkapkan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yang khusus menangani pembinaan desa adat telah menggelontorkan bantuan keuangan khusus (BKK) ke 1.493 desa adat setiap tahun. Tahun ini, anggarannya Rp 300 juta. Itu yang dibuatkan Juklak dan Juknis, sehingga Satgas Gotong Royong berbasis desa adat bisa memanfaatkan BKK.

Baca juga:  Kemenhub Sesuaikan Aturan Prokes Di Masa Endemi Covid-19

Satgas GR Desa Adat ini yang bertugas mengawasi dan memberikan bantuan konsumsi hingga paket obat bagi warganya yang terkonfirmasi COVID-19 menjalani isolasi mandiri karena adanya alasan-alasan tertentu. Termasuk, memberikan bantuan logistik bagi warga terdampak pandemi COVID-19.

Selain itu, kerjasama dengan TNI-Polri di desa dinas, kelurahan, hingga desa adat menjadikan penanganan COVID-19 di Bali lebih sinergis. Pihaknya pun mengatakan terus berupaya mengoptimalisasi seluruh sumber daya yang ada. (Diah Dewi/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *