DENPASAR, BALIPOST.com – Kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) kini sudah berjalan tiga tahun. Selama tiga tahun perjalanannya memimpin Bali, sudah banyak yang bisa ditorehkan paket yang diusung PDI-P ini. Bahkan, apa yang dijalankan melalui program-program strategis Wayan Koster-Cok Ace dinilai sangat fundamental bahkan mampu dilakukan secara komprehensif.
Terlebih, kebijakan Koster-Cok Ace ini juga telah melakukan penguatan adat dan budaya Bali melalui regulasi yang telah dikeluarkannya melalui Perda No. 4 tahun 2019 tentang Desa Adat. Namun, ke depan dalam dua tahun sisa kepemimpinannya dalam periode pertama ini, perlu digarap upaya untuk menguatkan ekonomi krama Bali.
Hal ini disampaikan Bendesa Madya Majelis Desa Adat Denpasar, Dr. Drs. A.A. Ketut Sudiana, S.H., A.Ma., M.H., dan Bendesa Adat Denpasar, A.A. Ngurah Rai Sudarma, S.H., M.H., di Kantor MDA Denpasar, Senin (6/9). Bendesa Madya Sudiana menjelaskan tiga tahun kepemimpinan Gubernur Bali sukses mengantarkan sejumlah capaian pembangunan yang sangat fundamental dan komprehensif.
Karena capaian gubernur dan wakilnya hingga 2021 ini sangat dirasakan program kerjanya oleh masyarakat. Melalui skala prioritas lima bidang yakni sandang pangan, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan tata kelola pemerintahan sudah berjalan dengan sangat baik. “Apa yang dilakukan dalam lima skala prioritas tersebut juga sudah dipayungi regulasi yang jelas,” ujar Sudiana.
Misalnya saja, kata Sudiana, kebijakan dalam sandang pangan, melalui penguatan UMKM, seperti perajin tenun, perajin arak, Gubernur telah mampu mendorong perajin ini untuk bangkit. Demikian pula dalam bidang pendidikan melalui pembangunan sekolah-sekolah SMK/SMA. “Ini sebagai langkah Gubernur agar bagaimana ke depan, SDM Bali mampu meningkat dan memiliki daya saing,” katanya.
Demikian pula dalam bidang kesehatan. Terkait dengan pandemi Covid-19 ini, sudah banyak program yang dijalankan dengan baik. Bahkan, desa adat diberdayakan melalui dana Rp 300 juta. Dari jumlah itu, Rp 150 juta untuk penanggulangan Covid. “Ini dalam rangka melakukan pencegahan Covid-19 dan melindungi krama Bali,” jelasnya.
Dalam hal infrastruktur sudah luar biasa. Sudah berhasil membangun shortcut jalan untuk pemerataan Bali Utara dan Bali Selatan. Ini juga bentuk pemerataan ekonomi, agar tidak terjadi disparitas Bali Utara dan Selatan. Bahkan untuk penguatan budaya dibangun pusat kebudayaan di Gunaksa. Demikian pula penataan Pura Besakih, sebagai wujud penataan skala dan niskala. “Capaian ini akan menjadi fundamental dan monumental,” pujinya.
Hal yang sama juga diungkapkan Bendesa Desa Adat Denpasar, A.A. Ngurah Rai Sudarma, S.H., M.H. Dikatakan, apa yang dilakukan Gubernur sudah didukung landasan hukumnya yakni legal formalnya. Artinya, capaian dalam bidang infrastruktur, pendidikan, secara umum patut diapresiasi.
Hanya dalam dua tahun ke depan, perlu ada lagi yang lebih mengerucut. Misalnya perlu ada program untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan terkait dengan desa adat di Bali. “Kiranya untuk ke depan, ada tiga aspek yang diperhatikan. Satu melihat secara holistik kondisi desa adat yang banyaknya 1439 ini bisa adil dan merata, pendidikan, pekerjaan, serta yang lainnya. Sehingga menjadi potensi pengembangan ke depan,” ujar Rai Sudarma.
Sudiana menambahkan dalam dua tahun ke depan ini, perlu didorong penguatan dari sisi ekonomi. “Karena kita krama Bali dalam usaha ekonomi UMKM kalah dengan krama luar Bali, yang datang ke Bali untuk mencari kehidupan. Hal ini perlu didorong untuk melakukan pemberdayaan UMKM, karena secara potensi ekonomi sumber daya, sudah ada tinggal dibantu manajemen pemasaran,” harap Sudiana. (Asmara Putera/balipost)
