MANGUPURA, BALIPOST.com – Perjuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung memperoleh tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) tak sesuai harapan. Berdasarkan informasi yang diperoleh Senin (4/10), perolehan DAU Badung di 2022 dipastikan tidak jauh berbeda dari 2021, sekitar tiga ratusan miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, I Wayan Adi Arnawa saat ditemui di sela rapat Banggar di DPRD Badung, juga mengaku khawatir DAU Badung pada 2022 turun. Sebab, pihaknya mendapat informasi jika DAU Badung masih jauh dari harapan. “Saya melihat dari Informasi. Dari informasi nih ya, saya kaget juga ternyata malahan DAU kita tidak seperti yang menjadi harapan kita. Dengan jumlah pegawai saat ini, estimasi saya kita dapat 600-700 miliar DAU, tapi kenyataan Rp 300 lebih berarti tidak beda dengan yang kemarin. Kalau ini benar, berarti perlu kita evaluasi untuk dana belanja,” ungkapnya.
Namun demikian, birokrat asal Pecatu, Kuta Selatan ini belum mendapatkan kepastian berapa DAU untuk Badung. Pihaknya, menduga pusat belum mengabulkan usulan Badung lantaran secara nasional keuangan pemerintah juga sedang sulit akibat Pandemi Covid-19.
“Saya belum dapat informasi dari kemarin saya belum dapat suratnya. Apakah mungkin karena kondisi keuangan secara nasional juga cukup berat ya. Ternyata DAU kita tidak seperti yang kita harapkan. Malah 330 miliar, kalau dibanding tahun kemarin turun lagi apa gimana, ini masih akan saya cek lagi biar tidak salah. Namun, kelihatannya tidak seperti harapan kita,” pesimisnya.
Sejatinya, kata Adi Arnawa pihaknya mengusulkan ke pusat agar celah fiskal Badung negatif, sehingga porsi DAU yang diperoleh dapat ditingkatkan. Sebab, selama ini sebagian gaji PNS diambil dari PAD, padahal itu semestinya dibayar oleh pusat lewat DAU.
“Saya sudah bicara bahwa logikanya 2022 nanti itu adalah celah fiskal kita tidak positif lagi, tapi negatif. Jadi kalau tetap dipakai formula yang kemarin logikanya pasti ada penambahan,” jelasnya.
Dikatakan, kondisi di Badung ini sangat berbeda dengan delapan kabupaten/kota lainnya yang ada di Bali yang murni membayar gaji pegawai menggunakan DAU. Bahkan, karena kelebihan ada daerah yang sampai memberikan TPP menggunakan DAU. Sementara pihaknya di Badung DAU justru sangat kecil, sehingga lebih banyak ditalangi dengan menggunakan PAD.
“Kita di Badung untuk belanja pegawai saja masih kurang, apalagi tambahan TPP. Jadi semua ditutupi dengan PAD,” katanya.
Dalam kondisi sekarang ini sangat berbanding terbalik. Di satu sisi PAD dari sektor pariwisata sangat turun kemudian diminta mensuport kekurangan ini tidak mungkin. “Inilah tantangan terberat kita pada tahun 2022 ini, kalau benar formula yang saya dapatkan itu hanya 300 sekian miliar,” jelasnya. (Parwata/balipost)
