JAKARTA, BALIPOST.com – Pemerintah pusat akan terus memberi pendampingan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun pihak lain terkait dalam penanganan bencana alam Gunung Agung. Pendampingan dari pemerintah pusat untuk memperkuat berbagai hal yang dibutuhkan baik logistik, peralatan, pendanaan, manajerial, termasuk tertib administratif.
“Bantuan pasti akan terus bertambah, apalagi kalau sampai betul-betul meletus, bahkan ketika pasca bencanapun BNPB bersama Kementerian/Lembaga (K/L) pasti akan memberikan bantuan,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho
di kantornya, Graha BNPB, Jakarta, Senin (25/9).
Sutopo menjelaskan sejauh ini penanganan erupsi Gunung Agung, dimulai dengan ditetapkannya tanggap darurat oleh gubernur Bali dengan skala provinsi. Kemudian, bupati dan walikota se-Bali tetap bertanggungjawab melakukan penanganan di wilayah masing-masing.
Sedangkan pemerintah pusat dikoordinir oleh BNPB mengkoordinasikan seleuruh potensi nasional baik TNI, Polri, Basarnas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata dan sebagainya untuk melakukan pendampingan. “Jadi pemerintah daerah Bali tidak sendirian, pemerintah pusat akan terus melakukan pendampingan untuk memperkuat baik logistik, peralatan, pendanaan, manajerialnya, termasuk tertib administratif,” ujarnya.
Untuk persoalan anggaran, kata Sutopo, BNPB akan menggunakan dana siap pakai di BNPB yang tiap tahunnya dianggarkan sebesar Rp 4 triliun. Saat ini, BNPB telah memberikan dana bantuan awal kepada pemerintah kabupaten Karangasem sebesar Rp 1 miliar. “Berapa anggarannya, BNPB menyiapkan dana siap pakai yang ada di BNPB. BNPB setiap tahun ada Rp 4 triliun, dana penanggulangan bencana. Rp 2 triliun untuk dana tanggap darurat, Rp 2 triliun lagi digunakan untuk pasca bencana. Jadi akan kita dampingi terus. Saat ini memang sudah digunakan dan diberikan kepada sebesar Rp 1 miliar kepada Bupati Karangasem,” ungkap Sutopo.
Sutopo menjelaskan, saat ini terdapat 127 gunung api yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, dua berstatus di level IV atau AWAS yaitu Gunung Agung di Bali yang ditetapkan sejak 22 September 2017 dan Gunung Sinabung di Sumatera Utara yang telah ditetapkan status AWAS sejak 2 Juni 2015.
Sedangkan, 18 gunung api lainnya berada di level II atau WASPADA serta 107 gunung api lainnya berada di level 1 atau dalam status NORMAL.
Selain dari BNPB yang dinamakan sebagai dana siap pakai atau on call, juga yang berasal dari Kementerian/Lembaga (K/L). Juga bantuan dari BUMN, masyarakat dan dunia usaha.
Selain sumber pendanaan di tingkat nasional, menurut Sutopo pendanaan juga berasal dari daerah atau APBD. “Setelah ditetapkan status bencana sebagai tanggap darurat, maka kabupaten/kota dan provinsi dapat menggunakan dana tak terduga yang ada di APBD,” ujarnya.
Dia memastikan bantuan dari pemerintah pusat akan bertambah, apalagi bila Gunung Agung betul-betul meletus. “Bantuan pasti akan terus bertambah, apalagi kalau betul-betul meletus, bahkan ketika pasca bencanapun BNPB bersama kementerian lembaga pasti akan memberikan bantuan,” tegasnya.
Namun menurutnya, sebenarnya modal yang jauh lebih besar dari angka-angka yang disebutnya itu adalah modal sosial masyarakat. “Modal sosial masyarakat luar biasa. Oleh karena itu, ketangguhan masyarakat di Bali jangan dilemahkan dengan pertanyaan apakah bapak ibu sudah menerima bantuan. Sebab, kalau pertanyaannya itu, jawabannya pasti belum, karena sebagian masyarakat memang belum banyak yang menerima bantuan,” ujarnya.
Menurutnya, di banyak penelitian menunjukkan semakin besar pemerintah pusat memberikan bantuan, maka semangat masyarakat menjadi semakin rendah. “Karena menjadi ketergantungan. Mohon semangat kegotongroyongan dan kebersamaan yang digali. Mengapa masyarakat di Bali begitu siap menghadapi gempa, mengapa spontanitas begitu cepat terbangun. Ini yang harus diangkat temen-temen media. Jangan jsutru dilemahkan,” tegasnya. (Hardianto/balipost)
