SEMARAPURA, BALIPOST.com – Warga Karangasem yang mengungsi ke Kabupaten Klungkung sampai, Jumat (29/9) siang telah mencapai 23 ribu jiwa lebih. Angka ini tidak sesuai dengan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), disamping melenceng jauh dengan prediksi awal yang dipasang pemkab. Atas hal tersebut, kembali dilakukan pendataan ulang. Langkah ini juga penting kaitannya dengan ketersediaan logistik.
Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta mengatakan sesuai prediksi awal, jumlah pengungsi ke bumi serombotan kisaran 15 ribu jiwa. Namun, delapan hari berjalan, jumlahnya telah mencapai 23 ribu lebih yang tersebar di 114 titik. Berbeda dengan yang tercatat di BNPB sebanyak 27 ribu lebih. “Data yang kami kirim ke email, ada yang kurang, ada yang lebih,” katanya.
Sementara itu, sesuai prediksi Pemprov Bali, warga Karangasem yang mengungsi sekitar 70 ribu jiwa. Itu bermukim di Kawasan Rawan Bencana (KRB) I sampai III. Namun, angka yang terkantongi BNPB justeru mencapai 130.000 ribu lebih. Berdasarkan itu, sesuai dengan hasil rapat koordinasi di Tanah Ampo, Karangasem, Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika menugaskan pemkab untuk mendata ulang. “Tadi Gubernur menugaskan untuk mendata ulang dan memakai (pengungsi-red) tanda pengenal,” ungkap bupati asal Nusa Ceningan ini.
Pendataan itu sudah dilakukan setelah rapat. Data pengungsi yang berasal dari desa zona aman akan dikumpulkan secara khusus. Mengutip pernyataan gubernur, mereka disarankan pulang. “Kami akan mendata dulu. Menaruh warga tak terdampak di data tambahan. Kami akan kumpulkan dan berikan pengarahan. Biar tidak dikira mengusir,” katanya.
Sampai saat ini, Suwirta juga belum bisa memastikan jumlah pengungsi di Klungkung. Apalagi, ada informasi sejumlah pengungsi pindah ke posko lain tanpa melapor ke petugas. “Contohnya saja di GOR, jumlah pengungsi awal jumlahnya tiga ribu lebih. Tapi faktanya buat nasi 2.500 bungkus tidak habis. Ini kan menunjukkan ada yang keluar tidak melapor,” sebutnya.
Ditegaskan, keluar masuk pengungsi ini harus jelas. Sebab sangat berkaitan dengan kebutuhan logistik. “Bila perlu ada ada petugas paten di setiap posko,” tandasnya. (sosiawan/balipost)
