DENPASAR, BALIPOST.com – Prof. Dr. Drs. I Wayan Ramantha, MM., Ak yang merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unud, menyebut Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru yang arah penekanannya menjadikan Ekonomi Kerthi Bali sebagai ekonomi yang berwawasan hijau, tangguh, dan sejahtera sangat penting untuk diapresiasi. Sebab, sesuai dengan program SDGs (Sustainable Development Goals, red) yang memang menjadi target ke depan umat manusia seluruh dunia untuk menuju ke situ.
“Jadi program Ekonomi Kerthi Bali sifatnya tidak regional Bali semata, nasional, tetapi juga sebetulnya merupakan program dunia. Karena itu, sekali lagi kita harus apresiasi dan menjadikan ini komitmen bersama untuk kemudian nanti betul-betul bisa kita gunakan sebagai peta jalan ekonomi Bali sampai dengan 2045,” ungkap Prof. Ramantha.
Konsep ini juga disebutkannya sangat cerdas dan bertaraf regional yang sejalan dengan konsep nasional hingga global. “Saya katakan sejalan dengan konsep global, karena dia memperhatikan Sustainable Development Goals hingga sesuai dengan kearifan lokal kita. Jadi luar biasa ini,” katanya.
Dengan diluncurkannya Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, Sejahtera oleh Presiden, yang sebelumnya disusun oleh Bappenas RI dengan menetapkan indikator hijau, tangguh, dan sejahtera; lebih lanjut ia mengatakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto, red) hijau, tidak cukup dengan menekan emisi karbon hingga memasyarakatkan kendaraan listrik. “Tetapi mesti di tataran implementasi nanti kita tambahkan dengan konsep ekonomi hijau yang lain. Misalnya bagaimana kita tidak menggunakan bahan baku dari produk-produk yang diperoleh dengan cara merusak lingkungan,” jelasnya.
Sebut saja di sektor pariwisata, digunakan meubelair dari bahan kayu yang dari daerah asalnya tidak merusak lingkungan. Sehingga dengan demikian, justru hal seperti itu bisa digunakan sebagai strategi diferensiasi bahwa Bali dalam mengimplementasikan ekonomi hijau lebih dari sekedar yang dipersyaratkan secara umum. “Begitu juga yang bebas plastik, Bali selalu terdepan dalam hal seperti itu,” jelasnya secara gamblang.
Kemudian juga indikator tangguh. Indikator ekonomi tangguh itu, tidak cukup semata-mata karena produktifitas tenaga kerja yang tinggi, industri yang kuat, PDRB yang bagus, tetapi juga mesti ditambahkan yang namanya ekonomi tangguh itu betul-betul bisa menjaga kemandirian secara ekonomi atau setidak-tidaknya meningkatkan kemandirian secara ekonomi. Ini, sebagaimana tercantum dalam Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
Selanjutnya di indikator kesejahteraan. Konsep sejahtera ini benar secara umum melalui PDRB, menurunkan bila perlu mengenolkan angka pengangguran, mempersempit jurang pendapatan antara yang kaya, menengah dan miskin yang Kita ukur dengan Indeks Gini Ratio. Tapi di Bali, perlu ditambahkan dengan indeks kebahagiaan, karena kalau bicara sejahtera di Bali sesuai dengan konsep Ekonomi Kerthi Bali, pasti berpatokan sejahtera sekala-niskala.
“Sehingga dengan demikian juga ada kebahagiaan, tidak hanya kebahagiaan material saja, tapi kesejahteraan dalam konsep Ekonomi Kerthi Bali kebahagiaan sekala-niskala, dan ini bisa diukur dengan happiness index,” jelas ekonom Unud ini.
Karena itu, tentu harus diapresiasi dan selaku ekonom, ia ingin menekankan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, Sejahtera perlu pengawalan secara terus menerus, komitmen terus, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari seluruh komponen masyarakat, termasuk juga dunia usaha. Peta Jalan ini juga perlu sosialisasi agar seluruh komponen masyarakat bisa paham, bisa memiliki pengetahuan pada bidang ini dengan memiliki KOSTER (Knowledge, Organizing, Strong, Trust, Equilibrium, Responsibility).
Masyarakat harus memiliki knowledge (pengetahuan) yang cukup untuk mendukung ekonomi hijau supaya keberlanjutan generasi atau umat manusia bisa terus berjalan dengan harmonis. Kemudian, Peta Jalan ini harus terus di-organizing (diorganisir) pemerintah dengan one island management. Peta Jalan ini diorganisir Gubernur, lalu Bupati/Walikota harus berkontribusi bisa melaksanakan ini.
Lalu strong (kuat), dalam mewujudkan peta jalan ini diperlukan perjuangan yang keras, tidak hanya mensosialisasikan dan masyarakat berkomitmen, tetapi juga diperlukan kekuatan bersama agar pemerintah pusat memberikan dana yang cukup dan dunia tertarik menanamkan modalnya di Bali.
Selanjutnya trust (kepercayaan). Peta jalan ini memerlukan kepercayaan dari seluruh elemen masyarakat hingga dunia usaha di tingkat global, karena ini sebagai modal untuk menjalankan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru.
Equilibrium (keseimbangan) perlu dijalankan, karena dari dulu hingga sekarang antara Selatan dan Utara itu tidak seimbang. Jadi pembangunan infrastruktur sangat mendukung Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru, seperti Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung harus jadi, jalan tol juga harus didorong agar jadi, bandara baru di Bali Utara harus diperjuangkan agar jalan juga untuk mencapai keseimbangan secara geografis.
“Terakhir responsibility (tanggung jawab). Kita harus konsisten dan berkomitmen menjalankan secara bersama-sama penuh tanggung jawab program yang sudah disambut baik oleh Bappenas dengan menjadikannya sebagai peta jalan. Sehingga kalau Bappenas sudah melakukan hal ini, ini hal yang luar biasa, apalagi Presiden yang meluncurkannya, jadi sangat diapresiasi. Sehingga program ini harus kita pertanggungjawabkan demi generasi Bali yang akan datang dan bertanggungjawab dengan tanah Bali, alam, dan Hyang Widhi Wasa,” pungkasnya. (kmb/balipost)
