DENPASAR, BALIPOST.com – Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap pariwisata Bali yang menyebabkan ekonomi Bali anjok. Untuk itu, sektor lain penopang ekonomi Bali mesti diberikan dorongan agar tetap bisa tumbuh.
Salah satunya memberikan kekuatan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sebagai Anggota DPR RI Komisi VI Dapil Bali, I Nyoman Parta, S.H., berkomitmen untuk memberikan kekuatan kepada UMKM dengan memaksimalkan peran CSR. Selama menjabat sebagai DPR RI Komisi
VI, Nyoman Parta telah menyalurkan beragam CSR untuk beragam program penguatan UMKM dan pembangunan infrastruktur. CSR kepada komunitas Madu Kele, pembangunan Bale Kulkul, hingga beragam bantuan untuk pelaku UMKM seperti Mesin
jahit, mesin obras, alat penunjang pembuatan kopi,
laptop dan masih banyak lagi.
Dari program kemitraan dan bantuan CSR tentu banyak program penguatan UMKM dapat dijalankan, bahkan dalam prosesnya mendapatkan pendampingan. Bagaimana produk harus SNI (Standar Nasional Indonesia), produk yang harus memiliki NIE (Nomor Izin Edar), hingga bantuan akses modal tanpa anggunan.
Hal tersebut dilakukan Nyoman Parta sebagai bentuk keseriusan memaksimalkan potensi UMKM agar semakin berdaya saing. Apalagi, sejatinya UMKM memiliki potensi yang sangat luar biasa dengan pasar yang besar dan perkembangan digitalisasi, sehingga bisa berjualan 24 jam tak terbatas jarak dan waktu. Untuk itu, di tengah pandemi Covid-19 ini, pihaknya mendorong agar anak-anak muda di Bali memiliki mental pengusaha dan mau jadi pengusaha. Selain lebih independen, seorang pengusaha bisa berkontribusi terhadap lingkungan sekitar bahkan negara.
Nyoman Parta, memaparkan sejumlah alasan kenapa UMKM harus diperkuat. Pertama, bahan baku produk UMKM yang berlimpah dari bahan pangan dan rempah yang tersedia di bumi Nusantara yang bisa dijadikan sebagai produk UMKM. Sebab, Negara dengan iklim tropis seperti Indonesia memiliki bahan baku yang variannya sangat banyak. Mulai dari daun, bunga, buah, umbi, pohon, kulit, akar, batang sampai hati semua bisa dijadikan produk UMKM.
Kedua, jumlah pelaku UMKM yang begitu banyak diperkirakan 64 juta, posisinya berada di akar rumput dan garda depan perputaran ekonomi, dapat menjaga inflasi serta UMKM menyerap tenaga kerja begitu banyak. Oleh karena itu, pentingnya Airmatif Action terhadap UMKM. Sebab selama ini masih banyak UMKM yang visible tetapi tidak bankable. Sehingga, keberpihak pemerintah harus lebih sungguh-sungguh, karena UMKM perlu kemudahan dari persyaratan untuk dapatkan modal kerja.
Selain itu, dikatakan selama ini pendampingan para pelaku UMKM kurang diperhatikan padahal sangat diperlukan. Sebab, berusaha tidak cukup hanya niat, namun pemilihan bahan baku produk, pengemasan, perijinan, pembukuan semuannya penting dan perlu pendampingan yang berkelanjutan.
Untuk itu, Nyoman Parta mendorong agar pemerintah memfasilitasi produk UMKM di era digital ini. Sebab, hal itu mutlak diperlukan dengan E-Commerce. Dengan demikian, pembeli dan penjual bisa dipertemukan tanpa ada kendala jarak, transaksi bisa dilakukan 24 jam antar daerah bahkan antar negara. “Intinya, permudah UMKM mendapatkan izin dan legalitas, seperti PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga, red), Nomor Ijin Edar atau NIE, OSS (Online Single Submission,red), Sertifikat Halal, serta SNI (Standar Nasional Indonesia, red),” tandas anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan ini. (Winatha/balipost)
