JAKARTA, BALIPOST.com – Dalam kurun 5 minggu terakhir kasus COVID-19 mengalami peningkatan. Yang harus diwaspadai pada proporsi kasus nasional terjadi pergeseran ke provinsi-provinsi di luar wilayah Jawa-Bali.
Terlebih lagi, menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito, kenaikan kasus saat ini seiring peningkatan keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit dan kematian pasien COVID-19. “Perlu saya tekankan, saat ini kita perlu waspada secara menyeluruh sebab data menunjukkan telah terjadi pergeseran tren kasus ke provinsi luar Jawa-Bali,” tegasnya dalam keterangan pers yang dikutip Rabu (23/2).
Sebelumnya, proporsi kasus nasional sangat didominasi provinsi-provinsi dari Jawa-Bali dengan persentase 95,34%. Namun, angka ini semakin menurun dan kontribusi dari provinsi luar Jawa Bali meningkat dari 3 – 4% hingga mencapai 24% dari total kasus nasional. Kenaikannya pun lebih cepat dan signifikan.
Melihat kembali pada Januari lalu, kasus mingguan di luar Jawa-Bali berkisar 600 kasus, sekarang angkanya meningkat tajam menjadi 95 ribu kasus. Bahkan kenaikan kasus dari 10 provinsi luar Jawa-Bali naik 100-300 kali lipat. Angka ini sangat tinggi jika dibandingkan pada awal Januari lalu berkisar 40 kasus saja.
Dari perbandingan data akhir Januari 2022 dengan minggu terakhir ini, Sumatera Utara kenaikan kasus mingguan tertinggi dengan penambahan sebesar 12 ribu kasus dalam 1 minggu. Disusul Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur bertambah 10 ribu kasus, Sumatera Selatan 6.600 kasus, Sulawesi Utara 5.800, Lampung 5.500, Papua 4.400, Riau dan Kalimantan Selatan 4.200 kasus, serta Sumatera Barat 3.400 kasus.
Meskipun tidak setinggi pada gelombang kasus akibat varian Delta lalu, angka BOR dan kematian juga naik. Angka kematian pada 9 dari 10 provinsi tersebut, meningkat hingga 29 kali lipat kecuali Papua.
Padahal sebelumnya, provinsi-provinsi tersebut hampir tidak mencatatkan angka kematian atau sangat minim sekitar 1-5 kematian dalam 1 minggu. Saat ini, Kalimantan Selatan dengan kenaikan angka kematian tertinggi yaitu 29 orang meninggal dalam 1 minggu, diikuti Sulawesi Selatan 27 kematian, Sumatera Selatan 26 kematian, Lampung 25 kematian, dan Kalimantan Timur 19 kematian.
Sementara dari sisi BOR Isolasi RS rujukan, 10 provinsi mengalami tren kenaikan. Di akhir Januari lalu, BOR di 10 Provinsi ini berkisar 2 – 5%, namun saat ini menjadi 20 – 40%.
Dari data per 20 Februari 2022, BOR pada 7 dari 10 provinsi ini sudah melebihi 30%. Bahkan di Sumatera Selatan sudah mencapai 45%. Disusul Sulawesi Utara 38%, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara 35%, Lampung 33%, Kalimantan Timur 33%, serta Kalimantan Selatan 31%. Hanya Papua yang BOR-nya masih rendah, yaitu 19%.
Untuk itu, dengan melihat perkembangan terkini, mendesak penyesuaian strategi pengendalian. Jika pada 3 minggu kebelakang penanganan di fokuskan di Provinsi Jawa-Bali, maka saat ini ke depan perlu juga memantau perkembangan dan mengevaluasi penanganan COVID-19 di Provinsi luar Jawa-Bali. “Seperti yang saya pernah sampaikan, setiap terjadi kenaikan kasus di Jawa Bali maka dalam 2-3 minggu setelahnya akan disusul peningkatan di luar Jawa-Bali pula,” jelas Wiku.
Salah satu upaya penting dilakukan dengan terus meningkatkan pencegahan penularan hingga level terkecil. Dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro melalui Posko Desa/Kelurahan. Sayangnya, baik pembentukan maupun kinerjanya saat ini terus menurun.
Padahal, masih terdapat 53.549 Desa/Kelurahan atau 60% dari total yang belum membentuk posko. Bahkan, pembentukan posko baru minggu hanya bertambah 25 posko. “Jauh lebih rendah daripada penambahan sebelumnya,” imbuh Wiku.
Sedangkan pada kinerja posko yang terlaporkan, jumlahnya juga terus menurun. Membandingkan kinerja posko pada gelombang Delta lalu, sempat mencapai 5,5 juta laporan.
Sementara beberapa minggu terakhir ini hanya sekitar 1 juta laporan saja. Meliha hal ini, sangat dimohon seluruh pimpinan daerah, kepada bupati/walikota terutama pada Provinsi luar Jawa-Bali kembali menggalakkan pembentukan dan kinerja posko di daerahnya.
Pemerintah daerah juga perlu kembali menegakkan protokol kesehatan sesuai dengan level PPKM-nya. Utamakan kegiatan untuk menekan kenaikan kasus daripada sekedar himbauan.
Seperti pembubaran kerumunan, penegakan disiplin protokol kesehatan, serta pelacakan kontak erat. Lalu, penanganan cepat pasien positif serta pemantauan warga isolasi mandiri di rumah. Upaya-upaya ini dirasa jauh lebih efektif dengan koordinasi Posko daerah.
Di samping itu, pastikan ketersediaan obat-obatan, baik di apotik maupun melalui telemedicine. Juga, progres vaksinasi harus menjadi perhatian pemerintah daerah Provinsi di Jawa-Bali, mengingat masih ada yang belum mencapai target baik vaksinasi pertama, kedua, maupun boosternya. “Saya harap dapat terjadi perbaikan jumlah laporan kinerja Posko dan pembentukan Posko baru dalam 2 minggu ke depan,” pungkas Wiku. (kmb/balipost)
