JAKARTA, BALIPOST.com – Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin menegaskan mitigasi pengelolaan risiko bencana dan upaya pemulihan pascabencana di Indonesia tetap menjadi program prioritas pemerintah. Hal ini dikemukakannya saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2022, Kamis (24/2).
“Penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus tetap dijadikan prioritas sebagaimana komitmen dalam RPJMN 2020-2024 terkait lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim,” ujar Wapres dalam rilisnya.
Sesuai data World Risk Index Tahun 2020, Indonesia merupakan negara yang menduduki posisi ke-40 di antara 181 negara rentan bencana. Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2020 juga mencatat, beban rata-rata yang harus ditanggung untuk menanggulangi bencana alam dan nonalam setiap tahun mencapai Rp22.8 triliun rupiah.
Sedangkan dari sisi korban jiwa, dalam kurun waktu 5 tahun, antara 2016 sampai 2020, terdapat sejumlah 30 juta orang mengungsi, 29 ribu terluka, serta 7 ribu meninggal dunia dan hilang.
Wapres menyampaikan, beberapa jenis bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah cuaca ekstrem, gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Keempat jenis bencana tersebut berhubungan erat dengan isu krisis iklim. Untuk itu, mitigasi bencana iklim juga sangat diperlukan.
“Melihat kondisi dan letak geografis Indonesia, pemetaan risiko iklim dan bencana menjadi mutlak diperlukan. Selain itu, isu krisis iklim semakin menuntut penanganan secara holistik dengan pendekatan multi disiplin,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wapres menjelaskan bahwa saat ini telah terdapat beberapa instrumen kebijakan untuk pengelolaan risiko bencana yang lebih baik. Instrumen tersebut di antaranya Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 yang menyediakan peta jalan penanggulangan bencana jangka panjang hingga tahun 2044.
Sementara itu, dalam hal penganggaran, Indonesia telah memiliki Dana Bersama Penanggulangan Bencana sebagai wujud semangat gotong royong dalam pembiayaan risiko bencana. Untuk pemerintah daerah, juga telah ada Standar Pelayanan Minimal sebagai ukuran minimal pelayanan kebencanaan yang harus diberikan kepada masyarakat. Dengan modal awal yang dimiliki tersebut, Wapres pun meminta agar seluruh instrumen yang tersedia dapat dioptimalkan pelaksanaannya secara terpadu.
“Instrumen-instrumen tersebut tidak dapat serta merta membawa keberhasilan dalam penanganan bencana sepanjang para pemangku kepentingan belum bekerja secara terpadu. Oleh karena itu, hendaknya seluruh pihak harus bersatu padu menyumbangkan kontribusi terbaiknya agar ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana benar-benar terwujud. Tentu kita ingat, bencana adalah urusan bersama,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Wapres berharap agar Rakornas PB Tahun 2022 dapat terus menghasilkan rumusan konkret dalam rakornas-rakornas ke depannya dan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Seluruh dedikasi waktu, tenaga, dan sumber daya yang dicurahkan dalam menangani dan menyelesaikan krisis-krisis penanggulangan bencana di berbagai pelosok Indonesia, kiranya menjadi amalan yang tak ternilai. Selanjutnya, sinergi lintas unsur pentahelix ini harus senantiasa dikembangkan untuk terwujudnya ketangguhan bencana bagi kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menekankan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kepada BNPB yang sejalan dengan program kerja BNPB sebagai upaya optimalisasi strategi penanganan bencana.
“Arahan Presiden titik beratnya adalah pencegahan bencana, budaya kerja, kolaborasi, pemanfaatan teknologi, serta pelaksanaan edukasi kepada masyarakat. Ini mendukung apa yang saat ini dan yang sudah lalu menjadi tantangan kita. Kita sudah punya rencana induk sampai menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Suharyanto.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan juga penandatanganan nota kesepahaman antara BNPB dengan beberapa stakeholder terkait, di antaranya BNPB dengan Universitas Sulawesi Barat mengenai Tridarma Perguruan Tinggi dalam Penanggulangan Bencana, BNPB dan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tentang Kolaborasi Penanggulangan Bencana dalam rangka Penguatan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta BNPB dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah mengenai Kolaborasi Penguatan Bencana. (kmb/balipost)
