DENPASAR, BALIPOST.com – Agenda utama dari Group of Twenty (G20) EMPOWER presidensi Indonesia tahun ini adalah memastikan terpenuhinya indikator dalam mendukung pemberdayaan perempuan di sektor swasta dan publik. G20 EMPOWER merupakan satu-satunya inisiatif di dalam kepresidenan G20 yang mengusung aliansi pemimpin sektor swasta dan pemerintah untuk bersama-sama mengadvokasi dan mendukung kemajuan perempuan dalam posisi kepemimpinan di sektor swasta dan publik. Demikian mengemuka dalam Road to Pleminary Meeting I – G20 EMPOWER yang digelar secara virtual, Jumat (11/3), dipantau dari Denpasar.
Yessie D. Yosetya selaku Chair G20 EMPOWER mengatakan, hingga saat ini perempuan dihadapkan dengan begitu banyak situasi dan paradigma yang tidak proporsional, baik itu di sektor swasta maupun publik sendiri. Secara global, memang terjadi peningkatan setiap tahunnya untuk keterwakilan perempuan pada level pengambil keputusan di sektor swasta maupun publik, tetapi belum cukup memberdayakan perempuan sendiri.
“Untuk itulah, kita memerlukan indikator, perencanaan, hingga aktivitas terukur yang bisa mendorong percepatan keberhasilan pemberdayaan perempuan.”
Lima indikator pengukur KPI yang telah ditetapkan pada G20 EMPOWER adalah pembagian peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja di semua level, persentase perempuan yang dipromosikan dalam posisi tertentu, total kesenjangan renumerasi upah/gaji (gender pay-gap), prosentasi perempuan dalam jajaran Direksi perusahaan, dan prosentase perempuan terkait pekerjaan teknis (terutama dalam isu STEM dan male dominated industries). Kelima indikator ini ditargetkan dapat tercapai 100 persen di seluruh negara anggota G20 pada tahun 2025 yang akan datang.
Kementerian PPPA bersama dengan XL Axiata dan IWAPI menjadi focal point dalam mempromosikan pentingnya kepemimpinan perempuan dalam dunia usaha melalui G20 EMPOWER. “Melalui aliansi ini Indonesia ingin mempromosikan praktik baik dari perusahaan maupun pemerintah dalam mendorong kepemimpinan perempuan. Indonesia juga telah memiliki advocate dari sektor privat yang terlibat dalam mempromosikan peran kepemimpinan yang berperspektif gender dalam perusahaan,” jelas Plt. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian PPPA, Indra Gunawan.
Ia mengatakan upaya ini tertuang di dalam tiga isu prioritas yang diusung G20 EMPOWER. Pertama, meningkatkan akuntabilitas perusahaan dalam pencapaian Key Performance Indicator (KPI) untuk peningkatkan peran perempuan. Kedua, mendorong peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah milik perempuan sebagai penggerak ekonomi. Ketiga, membangung dan meningkatkan ketahanan dan keterampilan digital perempuan.
“Dengan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan dan keberpihakan atas kebijakan-kebijakan perusahaan, diharapkan posisi dan peran perempuan dapat semakin terlindungi dan terfasilitasi. Upaya-upaya untuk peningkatkan pemberdayaan perempuan dan keterwakilan perempuan ini juga dapat semakin ditingkatkan dengan kolaborasi antara pemerintah dan swasta,” paparnya.
Sementara itu, Rinawati Prihatiningsih selaku Co-Chair G20 EMPOWER menjelaskan sejalan dengan arahan Presiden RI, kegiatan G20 tidak sebatas acara seremonial. Untuk itu, G20 EMPOWER membuka kesempatan bagi setiap pemangku kepentingan untuk bersama-sama bersinergi mendorong aksi nyata dan membuat terobosan sesuai visi dari G20 EMPOWER.
“Kegiatan G20 EMPOWER di tahun 2022 terdiri dari tiga perundingan atau plenary khusus untuk para delegasi G20. Diawali dengan Initial Meeting di bulan Januari. Kemudian, ada empat kali co-chair meeting; empat kali side event untuk umum dan para pemangku kepentingan yang terdiri dari Program Ciptakan Tempat Kerja yang Lebih Aman, Peranan Perempuan dalam UKM di Revitalisasi Ekonomi, Membangun Kembali Produktifitas Perempuan pasca Pandemi; CEO Forum; tiga kali capacity building untuk para G20 EMPOWER advocates dan POC; dua bazaar UKM dan fieldtrip; delapan webinar, sebelum handover Keketuaan G20 Indonesia ke India di bulan November,” ungkapnya.
Seluruh rekomendasi yang dihasilkan dari G20 EMPOWER nantinya diharapkan dapat menghasilkan implementasi terbaik yang diberlakukan di sektor swasta dan publik. Lebih jauh, memudahkan negara anggota G20 untuk memonitor implementasi KPI tersebut serta mendorong percepatan pencapaian target agar semakin banyak perempuan yang memiliki peran strategis sebagai pengambil keputusan.
Pleno Pertama
Di hari yang bersamaan, G20 EMPOWER Presidensi Indonesia menggelar pertemuan pleno pertama secara daring pada Jumat malam, (11/3). Akan hadir memberikan pemaparan, Dipali Goenka selaku CEO Welspun Ltd India, Yves Paredel selaku Senior Statistician, Statisctics Department, International Labour Organisation (ILO), dan Lenita Tobing selaku Managing Director and Partner, Boston Consulting Group.
Pada pertemuan pleno pertama ini akan membahas tiga poin yaitu, pertama, sejumlah praktek, pembelajaran, tingkat penerimaan, hingga tantangan yang dialami dalam implementasi indikator KPI. Kedua, menetapkan dan menyepakati implementasi ke depannya untuk mencapai target yang telah ditentukan pada 2025. Ketiga, mengidentifikasi bentuk dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, untuk mewujudukan tercapainya KPI yang telah ditetapkan bersama.
Agenda pertemuan pleno G20 EMPOWER selanjutnya akan digelar secara bertahap pada Mei 2022 untuk agenda pleno kedua, dan pada Juli 2022 untuk agenda pleno ketiga. Pelaksanaannya bekerja sama dengan International Knowledge Partners, badan PBB, organisasi masyarakat sipil, akademisi, badan pemerintah hingga sektor swasta. (Diah Dewi/balipost)
