JAKARTA, BALIPOST.com – Pelaksanaan business matching (temu bisnis) tahap II diharapkan bisa mempercepat realisasi pengadaan barang maupun jasa yang kini rencana umum pengadaan (RUP) produk dalam negeri (PDN). Sebelumnya tercapai kontrak Rp483,2 triliun, namun realisasinya baru mencapai Rp96,2 triliun.
“Jadi bukan hanya komitmen, tapi kita butuh sekarang adalah pelaksanaannya kontraknya,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta Convention Center dikutip dari Kantor Berita Antara, Senin (25/4).
Dalam pameran sekaligus temu bisnis tahap II yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM, dihadirkan berbagai produk yang terdiri dari produk alat kesehatan, alat pertanian, alat berat, jasa teknik, teknologi informasi, serta ekonomi kreatif.
Kehadiran beragam produk tersebut bertujuan untuk menunjukkan kepada pemerintah dan swasta bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi mampu menyediakan produk-produk teknologi berkualitas. “Kepercayaan pemerintah dan BUMN terhadap produk dalam negeri akan mendorong kepercayaan dunia usaha yang potensial permintaannya jauh lebih tinggi. Banyak permintaan dari swasta kepada produsen yang ikut dalam pameran tematik ini,” ucap Teten.
Target selanjutnya, ungkap dia, ialah memastikan satu juta produk UMKM masuk ke dalam (onboarding) e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).
Kebijakan ini didukung dengan program antara lain pendampingan sumber daya manusia, dukungan pembiayaan, sertifikasi, dan kemitraan guna mendukung ekosistem yang kondusif bagi UMKM.
Dia mengharapkan seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah mendorong pelaku UMKM agar produknya masuk e-Katalog sektoral maupun lokal dengan target minimum 1.000 pelaku usaha per kabupaten/kota sesuai kebutuhan daerah “Jadi kalau 1.000 itu kan, nyampe-lah nanti satu juta itu,” ujar Menkop dan UKM.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop Hanung Harimba menyatakan bahwa acara hari ini hingga 26 April 2022 meliputi pameran produk 100 UKM dengan fokus produk substitusi impor yang inovatif.
Kemudian, akan ada temu bisnis 10 k/l dan 10 pemerintah provinsi dengan RUP barang dan jasa PDN yang terbesar secara offline maupun online.
Selain itu diadakan pula agenda konsultasi untuk masuk e-Katalog, konsultansi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sektoral, dan konsultasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). “Di hari kedua, akan dilakukan kegiatan diskusi masalah-masalah pelaksanaan di lapangan, coaching clinic, koordinasi program UMKM dan koperasi, dan lanjutan business matching,” kata Hanung. (kmb/balipost)
