SINGARAJA, BALIPOST.com – Di tengah kesiapan Pemkab Buleleng membebaskan lahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) RI memutuskan untuk merubah desan (Redesain-red) proyek shortcut yang ditunggu-tunggu warga Buleleng. Atas kondisi ini, pembebasan lahan shortcut untuk sementara dihentikan menunggu sampai ada desain yang baru.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Buleleng Ketut Suparta Wijaya akhir pekan lalu tidak menampik kabar dirubahnya desain proyek shortcut di lokasi lima dan enam tersebut. Suparta mengatakan, dari penjelasan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XIII ada beberapa pertimbangan penting mengapa desain proyek shortcut dirubah. Salah satunya menyangkut perhitungan anggaran yang akan dihabiskan untuk membangun dua lokasi shortcut di Bali Utara. Dana yang dihabiskan sekitar Rp 350 miliar di nilai terlalu tinggi, sehingga BPJN Wlayah XIII harus menghitung ulang kebutuhan biaya tersebut.
Selain itu, menyangkut asas manfaat proyek shortcut juga masih dikaji karena muncul penilaian kalau shortcut lokasi lima dan enam manfaatnya masih lebih rendah dibandingkan dengan proyek shortcut di lokasi lain. Terkait pertimbangan asas manfaat ini, Suparta mengaku dari presentasi yang sudah dilakukan dan fakta di lapangan menyebutkan bahwa jalur jalan nasional dari Wanagiri hingga Gitgit memliki tingkat kerawanan terjadi kecelakaan lalulintas (lakalantas) tergolong tinggi.
Ini diperparah lagi ruas jalan penuh tikungan tajam dan turunan curam. Dengan pemotongan jalur yang berbahay dan rawan lakalantas itu teratasi, sehingga otomatis asas manfaatnya akan meningkat dari sebelumnya dan sasaran untuk pemerataan pembangunan antara selatan dan utara pun dapat direalisasikan.
“Memang benar pusat masih merubah frase proyek shortcut lima dan enam. Dari penjelasan awal karena dua hal tadi, sehingga kita disuruh menunggu smapai ada desain terbaru. Dan kalau ingin penjelasan detail soal redesain ini datanya ada di BPJN,” katanya.
Menyusul keputusan redesain shortcut, Dinas PU-PR Buleleng yang telah ditugaskan untuk membebaskan lahan untuk mendukung proyek shortcut, saat ini telah memutuskan untuk menunda proses lanjutan pembebasan lahan. Sampai kapan penundaan ini sangat tergantung dari keputusan PU-PR RI, BPJN Wilayah XIII dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Keputusan ini dijalankan karena keperluan lahan ditentukan oleh desain proyek shortcut yang akan dibangun.
Sejauh ini, PU-PR Buleleng sudah melakukan persiapan pembebasan lahan menyusul telah dialokasikannya anggaran untuk membeli tanah warga dengan anggaran sebesar Rp 10 miliar dalam APBD Perubahan 2017. Rencananya, pemkap membebaskan lahan lebih dari tiga hektar.
Tidak hanya menyiapkan anggaran, tim sudah mulai mendata pemilik tanah yang dipastikan terkena jalur proyek sohortcut. Dari pendekatan itu, pemilik tanah menyatakan mendukung peroyek pemerintah dan mengikuti mekensime terkait penentuan harga tanah yang akan dibeli pemeirntah. “Untuk sementara proses kita pending dulu sambil menunggu perubahan desain. Kalau pembebasan lahan yang sudah kita prose situ mengacu desain terdahulu dank arena dirubah otomatis kita rehat dulu karena keperluan lahan ditentukan desain shortcut itu sendiri,” tegasya. (Mudiarta/balipost)
PU-PR itu Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Penataan Ruang?