Gubernur Bali, Wayan Koster menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Bali dan Intelligent Transport System (ITS) Indonesia di Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Sabtu (13/8). (BP/Istimewa)

DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Bali dan Intelligent Transport System (ITS) Indonesia di Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Sabtu (13/8). Penandatangan MoU ini terkait komitmen untuk mengembangkan sistem intelligent transport and tourism di Provinsi Bali.

Penandatangan MoU disaksikan oleh Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf RI, Henky Hotma Parlindungan Manurung dan kapolda Bali, Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra. Gubernur Koster menegaskan sangat senang dengan penandatangan kesepakatan yang juga melibatkan perusahan-perusahaan di sektor terkait ini.

Menurutnya, hal ini merupakan langkah maju dalam mewujudkan tatanan baru dalam sistem transportasi di Pulau Dewata. “Saya kira ini merupakan satu tatanan baru dalam sistem transportasi di Bali, apalagi Bali tahun ini menyambut event G20 dan atensinya tinggi sekali,” kata Gubernur Koster.

Setelah pergelaran G20 pun, Gubernur Koster mengungkapkan akan ada lagi sejumlah agenda internasional yang akan dilaksanakan di Bali. Oleh sebab itu, maka sistem transportasi yang didukung infrastruktur memadai akan jadi kebutuhan vital. “Jadi G20 itu sendiri memancing sejumlah event internasional ke Bali. Jadi kebutuhan transportasi dan infrastruktur yang baik sangat penting. Berita buruk kemacetan di Canggu, Seminyak, Kuta,  mulai akan bisa kita atasi, sehingga masyarakat internasional yang berkunjung ke Bali, yang saya yakin akan terus meningkat pasca G20 dan berakhirnya pandemi akan jadi lebih nyaman,” tandas Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng ini.

Mantan Anggota DPR RI 3 periode ini menyampaikan transportasi dan infrastruktur pendukung di Bali memang bermasalah sejak lama. Apalagi, meski wilayahnya terhitung  kecil dan penduduknya tidak banyak, hanya 4 juta jiwa lebih.

Namun, Bali punya aura dan daya tarik yang kuat, sehingga menjadi destinasi utama pariwisata dunia. “Kalau situasi normal, wisman yang datang 6,3 juta orang, wisdom 10,5 juta. Hampir 17 juta orang wisatawan yang datang ke Bali. Kalau digabung maka aktivitas masyarakat lokal dan wisatawan itu tinggi, terutama di wilayah Bali Selatan, seperti Badung, Denpasar, Gianyar dan sebagian Tabanan. Bahkan sudah mulai ke Klungkung pula,” ujarnya.

Baca juga:  Isu Adanya WNA Jepang Eksodus ke Negaranya, Kakanwil Kemenkumham Angkat Bicara

Masalahnya dikatakan Gubernur Koster, Pemerintah Provinsi Bali sejak lama tidak punya desain infrastruktur dan transportasi untuk mendukung kegiatan masyarakat lokal dan wisatawan untuk kebutuhan standar modern. Karena di Bali kebanyakan dilintasi oleh jalan yang kecil dan sifatnya tradisional.

Terlebih, Bali termasuk yang sangat terlambat membangun transportasi dan infrastruktur. Oleh karenanya, sudah saatnya Pemerintah Provinsi Bali gencar membangun infrastruktur dan transportasi dalam rangka memenuhi kenyamanan dan kelancaran layanan transportasi.

“Saya susun masterplan-nya. Mulai berjalan sekarang, secara terencana. Sebab infrastruktur di Bali kebanyakan bukan by design tapi by accident. Tidak dirancang pemerintah daerah. Karena kebutuhan, misalnya event APEC ada perluasan bandara, jalan tol di atas air. Lalu ada IMF Bank Dunia, ada subway. Jadi pembangunanya parsial, sporadis. Tidak harmonis satu dengan yang lain,” ungkapnya.

Karena itu, Gubernur Koster mengatakan masterplan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terkoneksi dan terintegrasi dibangun dengan menggenjot beberapa proyek infrastruktur vital. Seperti, shortcut yang mengkoneksikan Bali utara dan Bali selatan yang tahun  2023 direncanakan selesai sampai titik 10.

Lalu yang berikut adalah pembangunan Pelabuhan Sanur, Denpasar-Sampalan Nusa Penida-Bias Munjul Nusa Ceningan. “Tiga pelabuhan ini saya bangun sekaligus. Oleh-oleh dari Bapak Jokowi karena di Bali menang 90 persen lebih,” cetusnya.
Setelah itu, dilanjutkan lagi dengan pelabuhan Gunaksa, Pelabuhan Amed, Lovina, dan Celukan Bawang. Lalu direncanakan pula pada 10 September 2022 mendatang akan dilaksanakan groundbreaking jalan tol Gilimanuk-Mengwi.

Apabila semua proyek infrastruktur ini selesai, Gubernur Koster mengatakan sudah pasti konsekuensinya adalah di Denpasar dan Badung akan makin tinggi aktivitasnya karena arus yang masuk akan semakin tinggi. “Karenanya program ITS ini bagus sekali untuk melakukan manajemen yang lebih handal. Selama ini tidak ada yang memikirkan, kemacetan di sana-sini. Tapi kita tidak bisa berpikir sepotong-sepotong. Kalau membangun harus menyeluruh. Harus sangat terintegrasi,” tegasnya.

Baca juga:  Bertambah, Maskapai yang Batalkan Penerbangan Akibat Aktivitas Gunung Agung

Gubernur Koster juga menekankan bahwa Bali saat ini sedang dilirik dunia karena mengembangkan kebijakan dan regulasi yang disusun untuk menciptakan ekosistem yang lebih baik. Termasuk bagi dunia pariwisata. “Selain karena keunikan budayanya yang sangat kuat, tapi karena sekarang juga sedang dibangun ekosistem. Pariwisata yang dibangun atas daya tarik budaya, ekosistem dan infrastruktur dan transportasi. Kalau dibangun secara konsisten, maka Bali akan betul- betul jadi daya tarik dunia dan meningkat daya saingnya,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini.

Terkait MoU ini, Gubernur Koster mendukung penuh program tersebut. Bahkan, Kepala Dinas terkait telah ditugaskan untuk berkoordinasi dengan kabupaten-kabupaten di kawasan Bali Selatan agar bisa diintegrasikan dengan baik. “Saya kira ini terobosan luar biasa dalam pelaksanaan visi pembangunan Bali. Kami inginkan tatanan seluruh aspek di Bali ini, kami perbaiki lebih berkarakter lokal Bali dalam suatu tema Bali era baru. Tentu kesepakatan ini harus berlanjut, setelah tandatangan. Harus dilanjutkan jangan berhenti. “Kau yang mulai, kau yang mengakhiri,” tegasnya.

Sementara itu, Presiden Perkumpulan Sistem Transportasi Cerdas Indonesia atau Intelligent Transport System (ITS) Indonesia, William P. Sabandar, mengatakan MoU tersebut untuk mendukung kebijakan Gubernur Koster menuju Bali Era Baru. Dijelaskan, bahwa ITS Indonesia merupakan organisasi nirlaba yang didirikan untuk membangun sistem transportasi cerdas dan terintegrasi di Indonesia.

ITS Indonesia hadir untuk menjadi alternatif solusi dari kemacetan, menyediakan kenyamanan dalam bertransportasi, serta ramah lingkungan. Organisasi ITS Indonesia memiliki anggota yang merupakan gabungan dari lembaga pemerintah, akademisi, komunitas, serta pelaku industri. Anggota ITS Indonesia sebagian besar terdiri dari operator transportasi di Indonesia.

Baca juga:  Bawah Laut Pesisir Lovina Masih Terjaga dari Pencemaran Sampah Plastik

Subandar mengatakan, dirinya banyak diskusi dengan pemangku kepentingan di Bali untuk menghadirkan transportasi cerdas lebih banyak dan mengakar. “Kita ketahui bahwa inisiatif pengembangan pariwisata yang sedang didorong dalam Bali Era Baru, kita inisiasi dengan membawa Parekraf dan kita dorong di Bali untuk mendukung tourism. Transport dan tourism ini tidak bisa dipisahkan. Kita percaya kalau tourism maju, transportasi harus bagus,” jelasnya.

Subandar menyatakan bahwa  Bali dipilih karena jadi daerah yang paling diandalkan di sektor pariwisata. Tunjukkan bahwa sektor transportasi sangat membantu kemajuan pariwisata. Kesepakatan yang ditandatangani ini ruang lingkupnya adalah kerjasama untuk mewujudkan transportasi Bali Era Baru yang terkoneksi, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan sistem transportasi cerdas dan mendorong pengembangan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), penyusunan peta jalan transportasi cerdas Bali Era Baru, termasuk pertukaran informasi, data, dan pengembangan knowledge hub ITS Indonesia di Bali,  mendorong pelaku industri, akademisi dan komunitas untuk melakukan percepatan transformasi digital melalui pengintegrasian sistem transportasi umum, logistik, dan pariwisata di Provinsi Bali dengan konsep mobility-as-a-service dimulai dari subsektor lalu lintas dan angkutan jalan.

Lalu, untuk mendorong pelaku industri, akademisi dan komunitas untuk berperan dalam pengembangan ekosistem dan implementasi KBLBB di Provinsi Bali,  diseminasi informasi terkait hasil penelitian dan penyelenggaraan kegiatan yang menunjang peningkatan kesadaran dan kapasitas terkait sistem transportasi rendah emisi karbon dan sistem transportasi cerdas dan pendampingan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan transportasi cerdas lainnya. “Kerja sama ini akan menandainya perubahan bali era baru dengan transformasi yang terintegrasi,” jelasnya.

Beberapa perusahaan yang turut dalam penandatangan komitmen ini adalah PT MRT Jakarta, WRI Indonesia, PT Grab Indonesia, PT Marktel Indonesia, PT Qlue Performa Indonesia , PT Teknologi Karya Digital Nusantara , PT Aino Indonesia, PT Hisense International Indonesia dan PT Blue Bird Indonesia. (kmb/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *